Tantangan Besar Pemerintahan Jokowi-JK Versi PDIP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 20 Oktober 2017
Tantangan Besar Pemerintahan Jokowi-JK Versi PDIP

Diskusi bertajuk 3 tahun Jokowi-JK di Press Room, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pereira mengungkapkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan berat di sisa masa jabatan dua tahun ke depan.

Menurut Andreas, pemerintahan Jokowi-JK akan berhadapan dengan opini-opini negatif yang sengaja diciptakan dan diembuskan oleh lawan politik untuk memperburuk citra pemerintah.

"Tantangan terbesar pemerintahan ini adalah berhadapan dengan opini-opini semu yang dibangun untuk membangun suatu persepsi bahwa pemerintahan buruk. Ini saya kira tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah," kata Andreas dalam diskusi bertajuk 3 tahun Jokowi-JK di Press Room, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).

Karena itu, Andreas mengingatkan pemerintah agar dapat mengelola isu negatif itu dengan baik. Dia menduga, isu tersebut sengaja diembuskan untuk mencari popularitas menjelang Pemilu 2019.

"Siapa yang manfaatkan isu itu? Kita lihat nanti. Tren politik yang muncul ada antitesa untuk meraih popularitas," tegasnya.

Dia mencontohkan, munculnya isu PKI jelang peringatan hari kebangkitan nasional hingga isu pemerintah tidak akrab dengan Islam dan ulama. Isu-isu itu, menurutnya, diarahkan langsung untuk menyerang pribadi Jokowi.

"Seolah pemerintah tidak akrab dengan Islam dan ulama. Kemudian, muncul isu tidak benar, tidak faktual tapi diangkat sebagai kebenaran dan dihadapkan ke pribadi Presiden secara langsung," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Fadli Zon: Gaya Kepemimpinan "One Man Show" Jokowi Tak Selesaikan Persoalan

#Presiden Jokowi #PDIP #Tiga Tahun Jokowi-JK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan