Tantangan Besar Pemerintahan Jokowi-JK Versi PDIP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 20 Oktober 2017
Tantangan Besar Pemerintahan Jokowi-JK Versi PDIP

Diskusi bertajuk 3 tahun Jokowi-JK di Press Room, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pereira mengungkapkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan berat di sisa masa jabatan dua tahun ke depan.

Menurut Andreas, pemerintahan Jokowi-JK akan berhadapan dengan opini-opini negatif yang sengaja diciptakan dan diembuskan oleh lawan politik untuk memperburuk citra pemerintah.

"Tantangan terbesar pemerintahan ini adalah berhadapan dengan opini-opini semu yang dibangun untuk membangun suatu persepsi bahwa pemerintahan buruk. Ini saya kira tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah," kata Andreas dalam diskusi bertajuk 3 tahun Jokowi-JK di Press Room, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).

Karena itu, Andreas mengingatkan pemerintah agar dapat mengelola isu negatif itu dengan baik. Dia menduga, isu tersebut sengaja diembuskan untuk mencari popularitas menjelang Pemilu 2019.

"Siapa yang manfaatkan isu itu? Kita lihat nanti. Tren politik yang muncul ada antitesa untuk meraih popularitas," tegasnya.

Dia mencontohkan, munculnya isu PKI jelang peringatan hari kebangkitan nasional hingga isu pemerintah tidak akrab dengan Islam dan ulama. Isu-isu itu, menurutnya, diarahkan langsung untuk menyerang pribadi Jokowi.

"Seolah pemerintah tidak akrab dengan Islam dan ulama. Kemudian, muncul isu tidak benar, tidak faktual tapi diangkat sebagai kebenaran dan dihadapkan ke pribadi Presiden secara langsung," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Fadli Zon: Gaya Kepemimpinan "One Man Show" Jokowi Tak Selesaikan Persoalan

#Presiden Jokowi #PDIP #Tiga Tahun Jokowi-JK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan