Tangani Masalah di Asmat, Kapolda Papua Bentuk Tim Satuan Tugas Kesehatan

MerahPutih.com - Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, TNI dan Polri dalam hal Polda Papua, dan Kodam Papua, terus berproaktif terhadap satuan tugas kesehatan, dalam menangani masalah wabah gizi buruk, yang terdapat di Kabupaten Asmat Papua.

Menurutnya, pembentukan Satuan Tugas Kesehatan yang personelnya adalah anggota TNI dan Polri itu, seperti yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kemarin, Bapak Presiden memberikan tugas kepada kami, bahwa TNI dan Polri lebih berproaktif terhadap Satuan Tugas Kesehatan dalam menangani terhadap gizi buruk yang terdapat di Kabupaten Amsat dan daerah-daerah terpencil, yang terdapat di bumi Papua" kata Boy saat menghadiri acara Rapim di Komplek PTIK Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu, (24/1).

Bahkan, personil TNI/Polri yang telah dibentuk itu, lanjut Boy, juga melakukan mapping terhadap daerah-daerah lain yang ada di tanah Papua saat ini seperti daerah Pegunungan Bintang, yang pada tahun lalu juga mengalami hal yang sama.

"Jadi, sementara kalau hari ini sendiri, proses pertolongan, bantuan pelayanan kesehatan masih dilaksanakan di Kabupaten Asmat," tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu menjelaskan, perkembangan terakhir yang di Amsat saat ini, dibanjiri oleh pengunjung yang datang, melalui kegiatan bakti sosial. Ada yang datang melalui berbagai lembaga masyarakat yang membantu para korban yang diserang wabah gizi buruk tersebut.

"Jadi, siapapun mereka-mereka yang berminat mengirimkan bantuan silakan dikirimkan ke Timika. Sehingga, dari Timika itu, kita bisa angkut ke Asmat. Karena, jalur lautnya dekat dari sini kan, jadi itulah kira-kira perkembangan terakhirnya," jelasnya.

Sementara itu, tambah Boy, sampai saat ini korban yang menderita gizi buruk tersebut sudah ditangani oleh tim medis dengan memberikan vaksin dan makanan. Kemarin, wabah gizi buruk itu meningkat sebanyak 10.000 sampai 15.0000 orang anak.

Sebab, persoalan gizi buruk ini, kami lihat, lebih daerah lokasi masyarakat yang cukup jauh dari sehingga dari aspek perekonomian untuk menjangkau daerah-daerah yang bisa didistribusi oleh pemerintah secara menyeluruh ini terkendala.

"Apalagi, dikaitkan dengan faktor cuaca di mana di beberapa aliran sungai yang ada disana saat ini, juga mengalami pasang surut. Jadi tidak selalu untuk dapat dilewati dengan kapal-kapal untuk distribusi bahan makanan. Jadi itu lah kira-kira," tandasnya.

Kendati demikian, untuk stok dari obat-obatan sat ini, kita koordinasi di lapangan kelihatannya sementara ini termasuk bahan untuk vaksin saja. Tetapi untuk cadangannya, diperkirakan kita masih butuh sekitar 2.000 sampai 3.000 lagi.

Sehingga, dengannya stok itu, ke depan nanti, kita tetap bisa memberikan pelayanan vaksinasi kepada anak-anak, khususnya mereka yang di daerah-daerah yang terpencil internet yang sulit dijangkau.

"Persoalannya mereka jauh dari Puskesmas dan sulit mendapatkan sarana transportasi. Andaikan ada sarana transportasi, biaya untuk BBMnya bagi mereka cukup mahal. Jadi, ada daerah-daerah yang oleh pemerintah daerah tidak terjangkau dan masyarakat sendiri tidak dapat serta merta ketika butuh platinum kesehatan datang ke Puskesmas dikarenakan faktor transportasi itu," tambahnya

Tak hanya itu saja, mantan Kapolda Banten itu menuturkan, tenaga medis yang bakal melayani terhadap masyarakat itu jumlahnya masih kurang, bahkan, tenaga dokter pun sangat minim. Sebab, kepala Puskesmas yang terdapat pada daerah itu, bukanlah dari Dokter. Jadi, kami juga dari kepolisian ini meminta bantuan BKO dokter dari Mabes Polri.

"Mabes Polri, Polda Papua, juga meminta BKO dokter dari Pusdokkes Mabes Polri. Saya yakin, mudah-mudahan dipenuhi untuk kita perbantukan," tutupnya. (GMS)