Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Keberlangsungan sektor usaha, khususnya usaha mikro dan kecil menjadi perhatian utama pemerintah kala pandemi. Salah satunya program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
Program BT-PKLW merupakan bukti perhatian pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Bantuan ini dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah dengan pemberian tunai sebagai.
Baca Juga:
Gibran Akui Kemiskinan di Solo Masih Tinggi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di tahun 2022, pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan Nelayan sebagai penerima manfaat. Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di tahun 2022 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Sesuai arahan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 30 Desember 2021, maka dilanjutkan BT-PKLW 2021 pada tahun 2022 dengan memperluas target penerima manfaat Nelayan di daerah pesisir.
BT-PKLWN 2022 ini secara spesifik menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam Roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0 persen di tahun 2024. Besaran BT-PKLWN adalah Rp 600 ribu per orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta Nelayan.
Khusus untuk nelayan kriterianya adalah mereka pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (Gross Tonase).
"Bantuan ini dapat diterima oleh penerima manfaat secara langsung yang benar-benar berhak sehingga pemerintah menugaskan TNI dan POLRI untuk melakukan pendataan dan bantuan ke masyarakat," ujar Airlangga saat menyerahkan BT-PKLWN secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/3).
Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLWN, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh POLRI dan 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh TNI, sehingga diharapkan tidak ada duplikasi penerima.
Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLWN POLRI (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLWN TNI.
Penyaluran BT-PKLWN di Manggarai Barat sendiri menargetkan 12.500 Nelayan dan 4.000 PKLW yang disalurkan oleh POLRI. Selain itu, juga menargetkan 10.000 penerima yang disalurkan oleh TNI.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga berdialog singkat dengan para nelayan terkait respon mereka atas penyaluran BT-PKLWN di Kabupaten Manggarai Barat ini.
Salah satu nelayan bernama Ambosaka, mengungkapkan dirinya merasa kaget tiba-tiba didata polisi untuk menerima bantuan uang. Nelayan bernama Koo Ihi juga mengungkapkan bantuan ini sangat membantu modal nelayan khususnya di masa pandemi.
Mengakhiri kunjungannya, Menko Airlangga menyempatkan diri berdialog dengan pemilik warung sayuran di area TPI yang bernama Kamaria terkait kegiatan usahanya di kala pandemi.
Kamaria juga menyampaikan terima kasihnya kepada Menko Airlangga karena dia beserta keluarganya telah berkesempatan menerima vaksin kedua dan sedang menunggu vaksin yang ketiga. (Asp)
Baca Juga:
Disparitas Kemiskinan di Perkotaan dan Desa Masih Tinggi
