Tanah Abang Ramai, Purbaya Klaim Daya Beli Masih Baik dan Ekonomi Jauh Dari Krisis

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Tanah Abang Ramai, Purbaya Klaim Daya Beli Masih Baik dan Ekonomi Jauh Dari Krisis

Suasana Pusat Grosir Pasar Tanah Abang Jakarta Jelang Lebaran

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kondisi Ekonomi Makro mengalami tekanan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada perdagangan Senin (9/3) sore, melemah 24 poin ke level Rp16.949 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya Rp 16.925 per dolar AS.

Pelemahan rupiah dipicu oleh sentimen eksternal dan internal, terutama lonjakan harga minyak dunia yang kini telah menyentuh level sekitar 92 dolar AS per barel, tertinggi sejak 2020.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, daya beli masyarakat masih tetap aman dan perekonomian masih jauh dari krisis usai melakukan inspeksi dadakan (sidak) di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Purbaya mengaku, mengunjungi Pasar Tanah Abang lantaran mendengar spekulasi bahwa perekonomian nasional sedang menuju resesi, yang salah satu indikasi terduga adalah pasar yang makin sepi.

Baca juga:

Purbaya Yakinkan APBN Tidak Bakal Boncos Akibat Perang di Iran

Sementara, berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian nasional dalam kondisi yang baik.

“Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, dan pasar masih ramai. Saya datang ke sana, tiba-tiba banyak orang ngumpul. Artinya, di sekeliling kita kan masih banyak orang yang lagi belanja,” ujarnya.

Bendahara negara menerjemahkan kerumunan orang yang belanja di pasar itu sebagai sinyal bahwa ekonomi masih dalam kondisi yang terjaga. Maka dari itu, perekonomian Indonesia jauh dari potensi resesi.

“Artinya, daya beli masyarakat sepertinya sedang membaik dan kita tidak resesi, apalagi krisis. Kita jauh dari krisis. Jadi, ekonomi kita sedang bagus,” tambahnya.

Ia memastikan bakal mengambil kebijakan yang bisa meredam dampak lonjakan harga minyak ketika harga sudah di luar kendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nantinya.

"APBN akan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk menjadi peredam atas gejolak ekonomi (shock absorber),"

Terkait kenaikan harga minyak, Purbaya memberi waktu satu bulan untuk mengevaluasi potensi penyesuaian APBN. Saat ini rerata perkembangan harga minyak masih di bawah kapasitas maksimal APBN.

“Jangan cepat menyimpulkan harga akan 100 dolar AS terus. Kami akan lakukan asesmen dari waktu ke Waktu," ungkapnya.

#Purbaya Yudhi Sadewa #Kemenkeu #Daya Beli
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
BSU 2026 senilai Rp900 ribu masih menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Simak penjelasan terbaru Kemnaker soal jadwal pencairan, syarat penerima, dan cara cek status BSU menggunakan NIK.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
Indonesia
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Sejumlah sektor usaha industri tradisional yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja mengalami tekanan, namun aktivitas ekonomi bergeser ke sektor lain yang berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Diskusi warga Palmerah menyoroti tekanan ekonomi rumah tangga, efektivitas program pemerintah, dan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Kelas Menengah Diabaikan
Pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Kelas Menengah Diabaikan
Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Bagikan