Tamsil Linrung Bantah Terima Uang Korupsi e-KTP
Politikus PKS Tamsil Linrung yang juga Wakil Ketua Komisi VII (Foto/Facebook)
MerahPutih.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung akhirnya selesai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa terkait politisi Partai Golkar Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP).
Kepada wartawan, Tamsil Linrung membantah menerima aliran uang US$ 700 ribu saat menjabat Wakil Ketua Banggar DPR.
"Tidak tahu, itu kejadian di komisi terkait. Coba tanyakanlah ke mereka dengan Kemendagri," ujar Tamsil seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1) seperti dikutip Antara.
Tamsil mengaku ditanya soal penambahan anggaran oleh penyidik KPK.
"Iya dikonfirmasi tambahan awalnya kan sebenarnya cuma Rp 1 triliun terus ada tambahan Rp 400 miliar," katanya melanjutkan.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan pemeriksaan sejumlah anggota DPR maupun mantan anggota DPR tersebut dalam penyidikan kasus e-KTP untuk menggali peran mereka dalam proses pembahasan anggaran e-KTP saat itu.
"Tentu kami lihat posisi dan peran mereka di Badan Anggaran tersebut sampai anggaran KTP-el itu disetujui, baik disetujui untuk tahap pertama ataupun penambahan dalam ruang lingkup kasus yang kami sidik dengan tersangka Markus Nari ini. Itu yang kami dalami lebih lanjut dan juga peristiwa-peristwa lainnya yang relevan," ujarnya. (*)
Bagikan
Berita Terkait
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum