Tamsil Linrung Bantah Terima Uang Korupsi e-KTP
Politikus PKS Tamsil Linrung yang juga Wakil Ketua Komisi VII (Foto/Facebook)
MerahPutih.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung akhirnya selesai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa terkait politisi Partai Golkar Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP).
Kepada wartawan, Tamsil Linrung membantah menerima aliran uang US$ 700 ribu saat menjabat Wakil Ketua Banggar DPR.
"Tidak tahu, itu kejadian di komisi terkait. Coba tanyakanlah ke mereka dengan Kemendagri," ujar Tamsil seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1) seperti dikutip Antara.
Tamsil mengaku ditanya soal penambahan anggaran oleh penyidik KPK.
"Iya dikonfirmasi tambahan awalnya kan sebenarnya cuma Rp 1 triliun terus ada tambahan Rp 400 miliar," katanya melanjutkan.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan pemeriksaan sejumlah anggota DPR maupun mantan anggota DPR tersebut dalam penyidikan kasus e-KTP untuk menggali peran mereka dalam proses pembahasan anggaran e-KTP saat itu.
"Tentu kami lihat posisi dan peran mereka di Badan Anggaran tersebut sampai anggaran KTP-el itu disetujui, baik disetujui untuk tahap pertama ataupun penambahan dalam ruang lingkup kasus yang kami sidik dengan tersangka Markus Nari ini. Itu yang kami dalami lebih lanjut dan juga peristiwa-peristwa lainnya yang relevan," ujarnya. (*)
Bagikan
Berita Terkait
KPK semakin Sering Tangkap Pegawai Pajak serta Bea dan Cukai, DPR Ingatkan Pencegahan Harus Dilakukan
Tersangka Bos Blueray Cargo John Field Lolos Saat Diciduk, KPK Ajukan Cekal
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Impor di Bea Cukai, Barang Bukti Rp 40,5 Miliar Disita
Operasi Senyap KPK di Depok, Aparat Penegak Hukum Diamankan Bersama Uang Ratusan Juta
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Suap Impor Bea Cukai, Sita Logam Mulia 5,3 Kg
KPK Tetapkan Mulyono Purwo Wijoyo Tersangka Korupsi Restitusi Pajak KPP Madya Banjarmasin
OTT Depok Seret Hakim, Ini Fakta Awalnya
KPK Lakukan OTT di Depok Jawa Barat
KPK Ungkap Skandal Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Terima Rp 800 Juta
KPK Pamerkan Uang Rp1 Miliar Hasil OTT Suap Restitusi Pajak di KPP Madya Banjarmasin