Tak Terbitkan Perppu KPK, Jokowi Sedang Ditekan Partai?

Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.
MerahPutih.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Alasannya, Jokowi mendapat tekanan dari partai-partai pendukungnya.
"Sepertinya pemerintah tak berniat mengeluarkan Perppu KPK. Pemerintah sedang dalam tekanan partai-partai pendukungnya," kata Ujang kepada wartawan, Selasa (5/11).
Baca Juga:
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menilai, Presiden Jokowi hanya mencari-cari alasan agar Perppu KPK tidak keluar. Salah satunya dengan alasan ingin menghormati uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU KPK hasil revisi.
"Pemerintah sedang mencari-cari alasan dan pembenaran agar Perppu tidak keluar. Akan banyak argumen yang dikeluarkan agar Perppu tentang KPK tidak dikeluarkan," ujarnya.

Ujang mengatakan, imbas negatif dirasakan pemerintah ketika tidak menerbitkan Perppu tentang KPK. Pemerintah bakal didemonstrasi mahasiswa yang menginginkan Perppu terbit.
Hanya saja, lanjut Ujang, pemerintah tampak tidak mengkhawatirkan potensi gelombang demonstrasi mahasiswa tersebut.
"Jadi sepertinya pemerintahan Joko Widodo tidak takut (gelombang demonstrasi)," pungkasnya.
Baca Juga:
Sebelumnya Presiden Joko Widodo belum berniat menerbitkan Perppu untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Eks Wagub DKI Jakarta itu menghargai pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait UU KPK hasil revisi. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar

KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut

KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus

Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK

PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir

Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU

KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap

KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M

KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
