Tak Sesuai Hukum Dinas Militer, Pihak Militer Korea Selatan Tolak Permintaan Penundaan Wajib Militer Seungri

SEBELUM terlibat dalam skandal Burning Sun, rencananya Seungri akan menjalankan wajib militer pada 25 Maret 2019. Setelah ia ditetapkan sebagai tersangka, ia mengajukan permohonan penundaan wajib militer. Mendengar permintaan Seungri tersebut, Kepala Administrasi Tenaga Kerja Militer, Ki Chan Soo memberi respon. Ia menuturkan bahwa kemungkinan permintaan tersebut dikabulkan sangat tipis.

Ki menjelaskan, tidak ada alasan hukum yang membuat Administrasi Tenaga Kerja Militer Korea Selatan berwenang menunda wajib militer untuk Seungri. Pihaknya akan meninjau apakah permintaan penundaan tersebut sesuai dengan Pasal 129 ayat 1 Keputusan Penegakan UU Layanan Militer.

Sebagai informasi, berikut adalah orang-orang yang berhak mengajukan penundaan wajib militer menurut Pasal 129 ayat 1 Keputusan Penegakan Hukum Dinas Militer:

1. Seseorang yang belum memenuhi tugas militer karena sakit atau gangguan mental

2. Seseorang yang tinggal bersama leluhurnya, dan saudara perempuan atau laki-lakinya meninggal, dan demikian harus merawat anggota keluarga atau membuat pengaturan pemakaman

3. Dihilangkan melalui nomor 7

8. Orang yang mengalami kesulitan melaksanakan tugas militernya karena alasan lain yang tak terhindarkan.

"Jika situasinya tetap seperti itu, ia (Seungri) akan diselidiki di militer," tegasnya. Walau demikian, ia memastikan bahwa apabila investigasi berlanjut, polisi akan bekerja dalam kemitraan dengan militer.