Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan bahwa implementasi program wajib militer di Indonesia berpotensi untuk dilakukan di masa depan. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut memerlukan alokasi anggaran yang signifikan.
“Kalau nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang mungkin lebih maju ya, seperti wajib militer, tetapi tentunya ini butuh biaya yang banyak,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang.
Baca juga:
Kemhan Bantah Rumor soal Rusia Ingin Bangun Pangkalan Militer di Papua
Pernyataan ini disampaikan Frega dalam sebuah webinar di Jakarta pada Kamis (17/4) sebagai respons terhadap pertanyaan mengenai peran warga negara Indonesia dalam situasi perang.
Ia mengklarifikasi bahwa jika wajib militer diterapkan, hal tersebut harus dipandang sebagai wujud tanggung jawab warga negara dalam pertahanan negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Saat ini, Frega menjelaskan, partisipasi warga negara dalam pertahanan bersifat sukarela melalui program Komponen Cadangan (Komcad) dan Bela Negara.
Baca juga:
Kemhan Pastikan Mobil Fortuner Terduga Pelaku Transaksi PSK Bukan Milik Pegawai Aktif
Keterbatasan anggaran saat ini memungkinkan Kemenhan untuk melatih beberapa ribu personel Komcad melalui proses seleksi, yang siap dimobilisasi jika terjadi kondisi darurat.
Lebih lanjut, Frega menerangkan bahwa dalam situasi genting, TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) akan menjadi prioritas untuk diterjunkan.
