Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini tetap menjadi teladan bagi kaum perempuan karier di era milenial ini. Kaum hawa di lingkungan Pemerintah Kota Kediri Jawa Timur telah berhasil membuktikannya. Mereka berhasil mewujudkan kesetaraan gender dengan memenuhi kouta minimal 35 persen pejabat struktural Pemkot Kediri diisu kaum perempuan.
"Kota Kediri telah mengikuti pengarusutamaan gender. Dipegang oleh para ibu-ibu yang bijaksana dan memiliki kearifan lokal saya yakin Kota Kediri memiliki performance yang luar biasa," kata Pejabat Sementara Wali Kota Kediri Jumadi, dalam acara seminar bertajuk "Kartini zaman now dan tantangannya", di Kediri, Selasa (17/4).
Bagaimana PNS perempuan Pemkot Kediri bisa mengimplikasikan semangat perjuangan Kartini ini dalam karier mereka? Menurut Jumadi, ternyata ada 4 kunci sukses yang harus dimiliki "Kartini Zaman Now" dalam berkarier.
Pertama adalah harus melek teknologi, kedua harus tetap menjaga silaturahmi di tengah kemajuan teknologi, ketiga terbebas dari pengaruh narkoba dan yang keempat pandai menyikapi berita hoaks. "Ini yang harus ditauladani 'Kartini zaman now'," tegas dia, dilansir Antara.
Peluang Politik 'Kartini Zaman Now' Terbuka Lebar
Terkait peringatan Hari Kartini 21 April, dari Kalimantan Timur menyuarakan saatnya kaum perempuan lebih memiliki peran besar di dunia politik. Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Kaltim mendorong kaum perempuan berani berkiprah di dunia politik, mengingat hingga kini keterlibatan perempuan di parlemen belum mencapai 30 persen.
"Pada Pemilu 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon tetap dengan sistem zipper (minimal terdapat satu perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam UU Pemilu," kata Ketua DPD KPPI Provinsi Kaltim Sri Budi Yaumid di Samarinda.
Fakta yang terjadi dalam kurun waktu 2011-2015 keterlibatan perempuan yang terjun ke dunia politik masih kurang memadai, karena belum mencapai 30 persen. Terbitnya UU Pemilu seharusnya dapat menjadi momentum tepat bagi kaum perempuan untuk mengangkat harkat dan martabatnya, bahkan untuk menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.
Garansi Pemerintah Jokowi
KPPI mencatat pada Pemilu 2014 hanya menghasilkan keterwakilan perempuan sekitar 17,32 persen di DPR RI, DPD 26,51 persen, DPRD provinsi rata-rata 16,14 persen, dan DPRD kabupaten/kota sekitar 14 persen. Dengan fakta tersebut, KPPI berharap pada Pemilu 2019 partisipasi perempuan Kaltim yang terjun ke dunia politik lebih meningkat lagi.
Padahal, kesempatan bagi perempuan terus diberikan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dengan penetapan kuota 30 persen di parlemen melalui UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Apalagi, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat kepada seluruh gubernur untuk sinergitas pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, guna meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik dalam negeri.
Sri menekankan peningkatan perempuan yang akan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat. "Tetapi indikasi meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung," tandas dia. (*)
