Hari Kartini, Ketua DPR Soroti Angka Pelecehan Perempuan Tinggi Minta Korban Berani Bersuara

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 21 April 2025
Hari Kartini, Ketua DPR Soroti  Angka Pelecehan Perempuan Tinggi Minta Korban Berani Bersuara

Arsip - Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Apresiasi Pilkada 2024

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peringatan Hari Kartini setiap tahunnya pada 21 April bukan sekadar seremoni semata, tetapi momentum untuk membumikan kembali semangat perjuangan RA Kartini dalam konteks kehidupan perempuan masa kini yang penuh tantangan.

Untuk itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia untuk tidak takut bersuara jika menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Dia pun meminta sesama perempuan harus saling mendukung.

"Perempuan harus berani berbicara dan menolak jika ada yang mencoba merugikan atau mengancam keselamatannya. Jangan pernah merasa takut atau malu untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual. Negara harus hadir memberikan perlindungan,” kata Puan, kepada wartawan, Senin (21/4).

Baca juga:

MRT Jakarta Gratis untuk Umum di Hari Angkutan Nasional, Tarif Khusus Rp1 bagi Wanita di Hari Kartini

Apalagi, kata Puan, tantangan perempuan saat ini semakin kompleks. Antara lain, perempuan menghadapi aksi-aksi pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi dalam dunia kerja, hingga stereotip sosial yang menghambat kebebasan perempuan.

"Perempuan harus diberi ruang aman. Ruang aman bukan hanya soal fisik, tapi juga psikis dan sosial. Sering kali justru orang terdekat yang menyalahgunakan kepercayaan dan menciptakan situasi yang membahayakan perempuan. Maka kita harus saling menjaga, saling menguatkan, dan yang terpenting: berani bersuara," paparnya.

Baca juga:

Spesial Hari Kartini, Pramono-Rano Ajak Sang Istri Pakai Kebaya Naik Transportasi Jakarta

Putri Presiden ke-6 RI Megawati Soekarnoputri itu merujuk Data Komnas Perempuan mencatat telah terjadi 459.094 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam satu tahun terakhir. Artinya, lanjut dia, harus menjadi alarm bahwa sistem perlindungan bagi perempuan di Indonesia masih lemah dan budaya patriarki masih mengakar kuat.

"Ini bukan sekadar angka, tetapi jeritan yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita masih lemah, dan budaya patriarki masih terlalu dalam mencengkeram ruang-ruang kehidupan perempuan, baik di rumah, di tempat kerja, hingga di ruang digital," tandas Puan. (Pon)

#Pelecehan Seksual #R.A Kartini #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kekerasan Seksual di Ponpes Lombok Tengah, DPR: jangan Ada Perlakuan Khusus untuk Pelaku
Penyidik Polresta Lombok Tengah harus membongkar secara utuh seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari modus operandi, kronologi, hingga kepastian jumlah korban.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Kekerasan Seksual di Ponpes Lombok Tengah, DPR: jangan Ada Perlakuan Khusus untuk Pelaku
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Bagikan