Tak Jalankan Instruksi Presiden, Menteri Rini dan Rudiantara Layak Diganti

MerahPutih.com - Kebijakan perombakan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno mendapatkan reaksi negatif. Pasalnya, pergantian ini dinilai tidak profesional dan penuh dengan kepentingan politik.

Presiden Jokowi sudah memberikan peringatan kepada para anak buahnya untuk tidak mengambil keputusan strategis, khususnya mengganti para pejabat di kementerian masing-masing maupun pejabat BUMN, hingga terbentuknya kabinet baru Oktober mendatang. Alasannya, masa jabatan kabinet ini tinggal tersisa kurang dari dua bulan.

Baca Juga

Ketua KPK Tegur Keras Menteri BUMN Rini Soemarno

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam menegaskan bahwa perombakan susunan Direksi BUMN sangat tidak tepat. Sebab, mayoritas BUMN saat ini baru saja melakukan pergantian direksi. Meminjam istilah Jokowi, langkah Menteri Rini justru menimbulkan kegaduhan.

Jika memang perlu diganti, menurut dia, seharusnya Menteri BUMN di kabinet baru yang melakukan. Tujuannya, agar sesuai dengan visi dan misi pemerintahan kedua Jokowi. Ia yakin pergantian direksi ini bukan untuk menyelesaikan masalah BUMN.

Sangat wajar jika muncul dugaan langkah Kementerian BUMN tersebut sangat politis. "Dalam rangka menempatkan orang-orang tertentu di posisi strategis," kata Pieter.

Hal serupa juga dilakukan Menteri Kominfo Rudiantara yang melantik Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosisial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Widodo Muktiyo sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Jumat (6/9)

Baca Juga

Menteri Rini Dorong Telkom Perluas Digital Learning di Indonesia

Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuturkan pelantikan tersebut bernuansa politis dan mengabaikan instruksi Presiden Jokowi agar tidak mengganti para pejabat di kementerian masing-masing ini dinilai beraroma politis dan sarat dengan kepentingan.

"Bisa dikatakan, Menteri Kominfo memiliki kepentingan atas pelantikan itu karena sampai berani tidak mengindahkan instruksi Presiden. Sama seperti yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno, Rudiantara juga sungguh berani tidak patuh atas Instruksi Presiden," katanya, Selasa (10/9)

Menurut Uchok, dua menteri yang dinilai 'mbalelo' ini tidak memiliki kesetiaan sebagai pembantu Presiden karena memberikan contoh yang tidak baik ke masyarakat, di saat Presiden Jokowi sedang melakukan kerja-kerja produktif dan tertib birokrasi.

"Sudah semestinya Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas terhadap langkah yang diambik Rini Soemarno dan Rudiantara ini. Karena apa yang mereka lakukan di ujung pemerintah periode pertama ini merupakan preseden buruk yang merusak citra Jokowi," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga sudah mewanti-wanti agar perintah Presiden dipatuhi.

Namun, sejak sebulan lalu, tercatat lima perusahaan BUMN telah mengumumkan rencananya melangsungkan RUPSLB untuk perubahan pengurus. Manajemen kelima perusahaan BUMN itu menyatakan agenda rapat berdasarkan permintaan dari pemegang sahamnya, yang mayoritas adalah Kementerian BUMN.

Baca Juga

Rini Soemarno Terima Penghargaan Menteri Peduli Pers

Menteri BUMN Rini Soemarno tidak membantah atau mengiyakan soal rencana perombakan pengurus perusahaan-perusahaan BUMN itu. "Loh ya nggak tahu, kita lihat saja," ujar Rini.

Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, perombakan akan dilakukan pada lima perusahaan yang telah go public, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), BTN, BRI, dan Perusahaan Gas Negara (PGN). (Asp)