Tabrakan Maut Kereta Bekasi, Komisi V DPR Soroti PR Perlintasan Sebidang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Tabrakan Maut Kereta Bekasi, Komisi V DPR Soroti PR Perlintasan Sebidang

Sebuah taksi online tertabrak KRL sebelum kecelaan terjadi di Stasiun Bekasi Timur (Media Sosial)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi V DPR RI turut menyoroti kecelakaan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Cikarang Line di Bekasi Timur yang menewaskan 14 orang hingga saat ini.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menilai kecelakaan tersebut dipicu masalah di perlintasan sebidang, termasuk kendaraan mogok yang berada di jalur rel.

“Kita masih punya PR besar soal perlintasan sebidang,” kata Huda saat dihubungi awak media, Selasa (28/4).

Baca juga:

Korban Tewas Tabrakan Maut Kereta Bekasi Tembus Belasan, Jadi 14 Orang

PR Besar Infrastruktur Perlintasan Rel Sebidang

Huda mengungkapkan jumlah perlintasan sebidang di Indonesia sangat banyak, terutama di jalur padat seperti Jakarta–Surabaya. Namun, lanjut dia, pengelolaannya belum optimal.

Menurutnya, tidak semua perlintasan memiliki petugas, serta kondisi jalan yang tidak rata dengan rel juga sering menyulitkan kendaraan melintas. “Sering kita temukan kendaraan susah lewat dan bisa mogok di lintasan,” ujarnya.

Pimpinan Komisi V itu mengatakan DPR akan melakukan evaluasi atas kejadian ini. Namun, pihaknya menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). “Kita tunggu hasil investigasi agar pembahasannya komprehensif,” katanya.

Baca juga:

Evakuasi Korban Kecelakaan KRL vs Argo Bromo Anggrek, Tim SAR Potong Gerbong Kereta

Ajak Relawan Jaga Perlintasan Sebidang

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, kecelakaan kereta api di Indonesia kerap terjadi di perlintasan sebidang. Karena itu, pembenahan harus menjadi prioritas.

Dalam jangka pendek, Huda mendorong penempatan petugas di setiap perlintasan. Jika belum memungkinkan, dia mengusulkan keterlibatan relawan dari pemerintah daerah.

Menurut Huda, keberadaan petugas bisa membantu mengatasi situasi darurat, seperti kendaraan mogok di rel, agar segera dievakuasi. “Yang penting ada petugas atau relawan yang memastikan lintasan aman,” tandasnya. (Pon)

#Kecelakaan Kereta #DPR #Perlintasan Sebidang
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Fraksi Gerindra Soroti Infrastruktur Keselamatan Roda 2 di Perlintasan Sebidang
Perlintasan harus dirancang agar tetap aman dan nyaman dilalui masyarakat, khususnya kendaraan roda dua
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 Juni 2026
Fraksi Gerindra Soroti Infrastruktur Keselamatan Roda 2 di Perlintasan Sebidang
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Bagikan