Syarat Ketat Polisi jika Ingin Jadi Capim KPK, Wajib Dites Rekam Jejak dan Kualitasnya

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 12 Juni 2024
Syarat Ketat Polisi jika Ingin Jadi Capim KPK, Wajib Dites Rekam Jejak dan Kualitasnya

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri Irjen Dedi Prasety.(foto: dok Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SELEKSI calon pemimpin (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah di depan mata. Proses pendaftaran capim KPK bakal dimulai pada 26 Juni. Anggota Polri diprediksi ada yang ‘melamar’ menjadi pemimpin KPK.

Menurut Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri Irjen Dedi Prasetyo, untuk bisa mendaftarkan diri sebagai capim KPK, perwira tinggi Polri terlebih dahulu mengajukan administrasi surat perintah (sprin).

“Biasanya kalau ada yang daftar administrasi sprin untuk mengikuti rangkaian tes maju ke SDM, akan dilakukan penilaian dulu sebelum diproses administrasi,” jelas Dedi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/6).

Langkah itu untuk memastikan personel tersebut mempunyai rekam jejak yang baik dan kompeten dari pemberantasan korupsi. Dedi mengatakan SSDM melakukan penilaian kepada perwira tinggi yang akan mengajukan diri mendaftar sebagai capim KPK.

Baca juga:

Sadar Pikul Beban Berat, Pansel Capim KPK akan Minta Masukan Pegiat Antikorupsi

“Asesmen awal dilakukan terkait dengan rekam jejak dan kompetensi,” jelas Dedi.

Dedi menyebut sampai saat ini belum menerima informasi terkait dengan adanya perwira tinggi Polri yang berminat mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

Meski belum ada yang mengajukan diri, kata Dedi, bukan berarti dari jajaran Polri sepi peminat untuk mendaftar sebagai capim KPK. Pihak internal Polri sendiri belum mengusulkan nama-nama perwira yang akan mendaftar.

Perwira tinggi Polri terakhir yang menjabat pemimpin KPK ialah Firli Bahuri. Meski berhasil menembus level Ketua KPK, Firli diberhentikan karena terlibat kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.(knu)

Baca juga:

Pendaftaran Capim KPK Dimulai 26 Juni 2024

#KPK #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Bagikan