Syarat Ketat Polisi jika Ingin Jadi Capim KPK, Wajib Dites Rekam Jejak dan Kualitasnya

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 12 Juni 2024
Syarat Ketat Polisi jika Ingin Jadi Capim KPK, Wajib Dites Rekam Jejak dan Kualitasnya

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri Irjen Dedi Prasety.(foto: dok Humas Polri)

Ukuran:
14
Audio:

MERAHPUTIH.COM - SELEKSI calon pemimpin (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah di depan mata. Proses pendaftaran capim KPK bakal dimulai pada 26 Juni. Anggota Polri diprediksi ada yang ‘melamar’ menjadi pemimpin KPK.

Menurut Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri Irjen Dedi Prasetyo, untuk bisa mendaftarkan diri sebagai capim KPK, perwira tinggi Polri terlebih dahulu mengajukan administrasi surat perintah (sprin).

“Biasanya kalau ada yang daftar administrasi sprin untuk mengikuti rangkaian tes maju ke SDM, akan dilakukan penilaian dulu sebelum diproses administrasi,” jelas Dedi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/6).

Langkah itu untuk memastikan personel tersebut mempunyai rekam jejak yang baik dan kompeten dari pemberantasan korupsi. Dedi mengatakan SSDM melakukan penilaian kepada perwira tinggi yang akan mengajukan diri mendaftar sebagai capim KPK.

Baca juga:

Sadar Pikul Beban Berat, Pansel Capim KPK akan Minta Masukan Pegiat Antikorupsi

“Asesmen awal dilakukan terkait dengan rekam jejak dan kompetensi,” jelas Dedi.

Dedi menyebut sampai saat ini belum menerima informasi terkait dengan adanya perwira tinggi Polri yang berminat mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

Meski belum ada yang mengajukan diri, kata Dedi, bukan berarti dari jajaran Polri sepi peminat untuk mendaftar sebagai capim KPK. Pihak internal Polri sendiri belum mengusulkan nama-nama perwira yang akan mendaftar.

Perwira tinggi Polri terakhir yang menjabat pemimpin KPK ialah Firli Bahuri. Meski berhasil menembus level Ketua KPK, Firli diberhentikan karena terlibat kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.(knu)

Baca juga:

Pendaftaran Capim KPK Dimulai 26 Juni 2024

#KPK #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
Polda Metro Sebar Kontak Telepon ‘Posko Orang Hilang’, Terima Laporan Anggota Keluarga atau Kerabat yang tak Ada Kabar
Masyarakat dapat langsung datang ke lokasi posko atau menghubungi nomor layanan pengaduan di 0812-8559-9191 yang aktif selama 24 jam penuh.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Polda Metro Sebar Kontak Telepon ‘Posko Orang Hilang’, Terima Laporan Anggota Keluarga atau Kerabat yang tak Ada Kabar
Indonesia
27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Karyoto hingga Suyudi Jadi Komjen
Penaikan pangkat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang semakin besar bagi para perwira tinggi.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Karyoto hingga Suyudi Jadi Komjen
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian
Langkah yang diambil Prabowo merupakan respons atas aspirasi masyarakat sipil.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian
Indonesia
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Penyidikan ini bermula setelah KPK meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 7 Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus
Prahara Agustus itu merujuk kepada rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus, kemudian 28—30 Agustus 2025 di Jakarta dan kota-kota lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 September 2025
Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus
Indonesia
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Hari ini di Mabes Polri, Lisa Mariana mengaku menerima uang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Bagikan