Sutan Bhatoegana Dirawat di Rumah Sakit

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 25 Oktober 2016
Sutan Bhatoegana Dirawat di Rumah Sakit

Politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana (Foto: pajak.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dikabarkan tengah dirawat. Foto terpidana kasus suap SKK Migas itu beredar di berbagai grup WhatsApp.  

Dalam foto yang diterima merahputih.com, Selasa (25/10), hidung Sutan Bhatoegana, yang tengah tertidur, dipasangi selang. Lengannya dipasangi selang infus.   

Berdasarkan penelusuran merahputih.com, Sutan Bhatoegana yang ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung dilarikan ke rumah sakit pada 11 Oktober 2016 lalu. 

Hingga berita ini diturunkan belum diketahui di rumah sakit mana mantan Ketua Komisi VII DPR tersebut dirawat dan apa sakit yang diderita. 

Penjara 12 Tahun 

Sutan Bhatoegana dihukum 12 tahun penjara karena terlibat kasus suap di SKK Migas. Awalnya Sutan divonis 10 tahun penjara dan kemudian ditambahkan menjadi 12 tahun oleh Mahkamah Agung (MA).

MA memutuskan:

1. Pidana penjara selama 12 tahun.

2. Denda Rp500 juta, bila tidak dibayar diganti dengan kurungan 8 bulan.

3. Wajib mengembalikan Rp50 juta.

4. Wajib mengembalikan USD7.500.

5. Hak politik Sutan dicabut.

6. Tanah dan bangunan di Jalan Kenanga, Medan dirampas.

7. Mobil Alphard dirampas.

8. Merampas uang hasil kejahatan Sutan.

BACA JUGA:

  1. Lebaran di KPK, Sutan Bhatoegana Dikunjungi Istri dan Anak
  2. Idul Fitri, KPK Persilahkan Keluarga Besuk Tahanan
  3. Berlebaran di KPK
  4. Gubernur Gatot Pujo Nugroho Dalam Bidikan KPK
  5. Anas Resmi Keluar dari Tahanan KPK Menuju Sukamiskin

 

#Partai Demokrat #DPR #Kasus Suap #Sutan Bhatoegana
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Bagikan