Survei Indikator: PDIP Tetap Unggul, Disusul Gerindra Selisih 2 Persen

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 18 Januari 2024
Survei Indikator: PDIP Tetap Unggul, Disusul Gerindra Selisih 2 Persen

Ganjar Pranowo saat menghadiri acara di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (16/1). Foto: ANTARA/ HO - tim media TPN Ganjar Mahfud

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) sampat saat ini masih menempati posisi puncak. Hal tersebut diketahui dari survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, pada Kamis (18/1).

Berdasarkan survei dengan simulasi daftar 18 lambang dan nama partai menunjukkan, elektabilitas PDIP berada di angka 20 persen. Sementara itu, disusul oleh Partai Gerindra dengan persentase 18,1 persen.

Baca juga: Gibran Berterima Kasih Didesak PDIP dan PKS Mending Mundur Jadi Walkot

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, PDIP terancam gagal mencetak hattrick pada Pemilu 2024. Sebab, elektabilitasnya hanya terpaut dua persen dari Partai Gerindra.

Simulasi daftar 18 lambang dan nama partai dalam survei Indikator Politik Indonesia
Simulasi daftar 18 lambang dan nama partai dalam survei Indikator Politik Indonesia. Foto: Indikator Politik Indonesia

"Ini sekaligus alarm buat PDI Perjuangan, karena keinginan untuk mencapai hattrick di 2024 itu terancam oleh kehadiran Gerindra yang performanya meningkat dalam beberapa bulan terakhir," kata Burhanuddin, dalam siaran persnya, Kamis (18/1).

Berdasarkan survei tersebut, Partai Golkar berada di peringkat ketiga dengan 11,2 persen. Kemudian, PKB 9,1 persen, NasDem 6,9 persen, PKS 6,2 persen, Partai Demokrat 4,6 persen, PAN 4,2 persen, dan sisanya kurang dari empat persen.

Burhanuddin juga menyebutkan, tren elektabilitas PDIP terus menurun dalam dua bulan terakhir. Sedangkan, Partai Gerindra terus meningkat.

"Trennya tetap turun. Jadi tren tetap turun buat Pdi Perjuangan dan selisihnya dengan gerindra itu dalam margin of error,” ungkapnya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 terhadap 4.560 responden di seluruh Indonesia, di mana berlangsung secara proporsional dengan oversample di 13 provinsi.

Melalui asumsi metode stratified random sampling, ukuran sampel basis 4.560 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar ±2 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. (Pon)

Baca juga: Penyaluran Logistik Pemilu 2024 Rawan, DPR Peringatkan KPU Hati-hati

#PDIP #Survei #Partai Politik #Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Legislator Gerindra Malam Ini Kumpul di Kertanegara, Akses Jalan Depan Rumah Prabowo Ditutup untuk Umum
Selain anggota Fraksi Gerindra, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga kader Gerindra, terlihat hadir di lokasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Legislator Gerindra Malam Ini Kumpul di Kertanegara, Akses Jalan Depan Rumah Prabowo Ditutup untuk Umum
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Indonesia
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Bagikan