Surat Rapimgab Wagub DKI Belum Sampai di Meja Ketua DPRD

Ilustrasi: DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku tak mengetahui secara pasti alasan batalnya pelaksanaan rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang rencananya digelar Senin (22/7) kemarin.
"Saya tidak tahu, karena suratnya belum sampai ke saya," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (23/7).
Baca Juga: Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tidak Ditunda Sampai Tahun Depan
Dia menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada surat tertulis yang datang kepadanya untuk melaksanakan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).
"Saya ga ngerti, suratnya belum sampai saya gimana. Yang punya kepentingan siapa? buka saya kan," jelasnya.

Diketahui, rapat paripurna DPRD DKI Jakarta membahas posisi Wakil Gubernur (Wagub) pengganti Sandiaga Salahuddin Uno seharusnya digelar Senin (22/7) kemarin. Rapat terpaksa ditunda karena belum dijadwalkan oleh Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, M. Yuliadi.
Adapun mundurnya paripurna tersebut karena rapimgab yang membahas tatib pemilihan belum juga dilaksanakan.
Baca Juga: Sekwan DPRD DKI Beberkan Alasan Dibalik Penundaan Rapat Paripurna
Rapimgab mundur beberapa kali lantaran berbagai alasan. Diantaranya pada Rabu 10 Juli lalu, Rapimgab harus diundur menjadi Senin ini karena banyak pimpinan fraksi DPRD yang tidak hadir.
Kemudian pada 15 Juli 2019, rapimgab harus batal kembali digelar dengan alasan tidak kuorum. Setelah itu, pada 16 Juli 2019 rapimgab tatib tersebut kembali batal digelar karena ada beberapa pihak yang tak bisa hadir. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
