Sukoharjo Paling Rawan di Pilkada Serentak Jateng
Zulfikar Sy - Jumat, 03 Juli 2020
Kantor Bawaslu Sukoharjo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Kabupaten Sukoharjo berada di urutan tertinggi dalam kategori tingkat kerawanan pilkada serentak di Jawa Tengah yang diikuti 21 kabupaten/kota. Hal tersebut didasari dari Indeks Kerawananan Pilkada (IKP) 2020 diungkap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, dari 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada, skor IKP Sukoharjo menjadi yang tertinggi dengan 231,90. Kemudian disusul Kabupaten Pemalang 230,82, dan ketiga Kabupaten Pekalongan dengan skor IKP 228,29.
Baca Juga:
"Pemetaan kerawanan pilkada dalam IKP ini kami artikan sebagai segala sesuatu yang mengganggu atau menghambat proses pilkada yang demokratis," ujar Bambang, Jumat (3/7).
Bambang menjelaskan, IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng dengan skor 231,90. Rinciannya, konteks sosial 55,56, konteks politik 77,36, konteks dukungan infrastruktur 43,90, dan konteks pandemi 55,08. IKP sendiri
disusun sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan.
"IKP itu sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini serta pemetaan kerawanan saat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dengan ini kami bisa lebih sigap," kata dia.
Dimensi IKP Pilkada 2020, lanjut dia, terdapat empat yakni konteksi sosial, konteksi politik, konteks infrastruktur daerah, serta konteks pandemi. Konteks sosial terdiri dari gangguan keamanan, kekerasan atau intimidasi pada penyelenggaran.
"Kami data untuk aspek politik meliputi keberpihakan penyelenggara, rekrutmen penyelenggara pilkada yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, serta penyalahgunaan anggaran," tutur dia.
Baca Juga:
Yasonna Harap Perppu Pilkada Serentak Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna
Bambang menambahkan, ada sejumlah rekomendasi dalam menangani tingginya IKP, yakni memastikan penyelenggara, peserta, pendukung dan pemilih menerapkan protokol kesehatan dalam pemutakhiran data pemilih.
Selain itu, koordinasi dengan para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan dan perkembangan kondisi pandemi, memastikan dukungan anggaran penyediaan alat pelindung diri (APD). (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Situasi Surabaya dan Jawa Timur secara Umum Relatif Kondusif dan Terkendali Pasca-Demonstrasi yang Memanas, Sebut Polda
Sisi Barat Gedung Grahadi Dibakar Tidak Lama Setelah Khofifah Indar Parawansa Temui Massa
Apa Itu Campak? Ini Penjelasan Lengkap dan Fakta KLB di Sumenep, Jawa Timur
Bermodal Surat Sakti, Polisi Bakal Tertibkan Sound Horeg di Jawa Timur
DPR Desak Pertamina Cepat Atasi Kelangkaan BBM di Tapal Kuda, Alihkan Stok dari Surabaya-Malang
KPK Maraton Periksa 17 Orang Terkait Kasus Dana Hibah Jatim di Polres Malang
Semeru Dua Kali Erupsi, Warga Diminta tidak Beraktivitas di Radius 3 Km dari Kawah
Pemda Diminta Turun Tangan Atasi Polemik Sound Horeg
Haramkan Sound Horeg, MUI: Joget Sambil Buka Aurat dan Ganggu Pendengaran
Gunung Semeru Erupsi lagi Lontarkan Asap Setinggi 700 Meter, Masyarakat Diimbau Waspadai Potensi Awan Panas
