Sukoharjo Paling Rawan di Pilkada Serentak Jateng

MerahPutih.com - Kabupaten Sukoharjo berada di urutan tertinggi dalam kategori tingkat kerawanan pilkada serentak di Jawa Tengah yang diikuti 21 kabupaten/kota. Hal tersebut didasari dari Indeks Kerawananan Pilkada (IKP) 2020 diungkap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, dari 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada, skor IKP Sukoharjo menjadi yang tertinggi dengan 231,90. Kemudian disusul Kabupaten Pemalang 230,82, dan ketiga Kabupaten Pekalongan dengan skor IKP 228,29.

Baca Juga:

Indonesia Bisa Gelar Pilkada Saat Pandemi Jika Contoh Korea

"Pemetaan kerawanan pilkada dalam IKP ini kami artikan sebagai segala sesuatu yang mengganggu atau menghambat proses pilkada yang demokratis," ujar Bambang, Jumat (3/7).

Bambang menjelaskan, IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng dengan skor 231,90. Rinciannya, konteks sosial 55,56, konteks politik 77,36, konteks dukungan infrastruktur 43,90, dan konteks pandemi 55,08. IKP sendiri
disusun sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan.

"IKP itu sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini serta pemetaan kerawanan saat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dengan ini kami bisa lebih sigap," kata dia.

Dimensi IKP Pilkada 2020, lanjut dia, terdapat empat yakni konteksi sosial, konteksi politik, konteks infrastruktur daerah, serta konteks pandemi. Konteks sosial terdiri dari gangguan keamanan, kekerasan atau intimidasi pada penyelenggaran.

"Kami data untuk aspek politik meliputi keberpihakan penyelenggara, rekrutmen penyelenggara pilkada yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, serta penyalahgunaan anggaran," tutur dia.

Baca Juga:

Yasonna Harap Perppu Pilkada Serentak Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna

Bambang menambahkan, ada sejumlah rekomendasi dalam menangani tingginya IKP, yakni memastikan penyelenggara, peserta, pendukung dan pemilih menerapkan protokol kesehatan dalam pemutakhiran data pemilih.

Selain itu, koordinasi dengan para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan dan perkembangan kondisi pandemi, memastikan dukungan anggaran penyediaan alat pelindung diri (APD). (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

ASN Serba Salah Pilkada Ada Petahana, KPK: Ini Fakta