Andika Pratama
MerahPutih.com - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, meluruskan klaim keberhasilan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih mayoritas sahan PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme.
"Yang kita persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambil alihan PT Freeport bagian dari nasionalisme. Itu lebay. Itu transaksi jual beli saham biasa," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2).
Merujuk pada laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019, Sudirman mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia.
"Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport. Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. Itu ditulis dalam perjanjian jual beli saham. Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu," beber Sudirman.
Senada dengan Sudirman, mantan staf khusus Kementerian ESDM Muhammad Said Didu mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru membuat buntung Indonesia. Mengingat kewajiban Freport di bidang lingkungan hidup mencapai ratusan trilyun.
Selain itu, lanjut Said, sebagai pemegang saham Indonesia juga harus menanggung kewajiban investasi pengembangan tambang bawah tanah dan smelter.
"Siapa pun pemerintahannya, pengambilalihan PT Freeport ini pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu. Yang terjadi sekarang justru PT Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang cash triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan. Sementara Indonesia, dapat hutang baru," kata Said.
Said menilai, pengambilalihan PT Freeport oleh pemerintah Joko Widodo yang terkesan buru-buru ini demi kepentingan pencitraan jelang pemilu. Dia pun meminta agar pemerintah menghentikan segala bentuk pencitraan yang justru membawa kerugian bagi rakyat.
"Kasus Freeport ini dijadikan target politik bahwa ini harus berhasil sebelum akhir 2018, supaya bisa jadi bahan kampanye. Tapi carilah bahan kampanye yang tak merugikan negara," tegas Said. (Pon)
