Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menggeledah rumah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Rabu (17/10).
Penggeledah terkait dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.
"Iya, penggeledahan di Dinas PTSP dan rumah Bupati," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (17/10).
Diduga terdapat dokumen proyek yang dicari penyidik KPK di dua lokasi tersebut. Namun Febri belum mengetahui apa saja dokumen yang disita dari penggeledahan tersebut.
Sebelumnya, siang tadi tim penyidik KPK menggeledah Kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, Banten. Diduga terdapat dokumen proyek Meikarta yang dicari penyidik KPK di Kantor Lippo Karawaci itu. Proyek Meikarta memiliki hubungan dengan PT Lippo Karawaci Tbk, salah satu jaringan bisnis James Riady pemimpin Lippo Group.
Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional PT Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Billy Sindoro diduga memberikan suap Rp7 miliar kepada Neneng Hasanah dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group.
Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen. Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi. (Pon)
