Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) mendalami komunikasi antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta.
Politisi PDI Perjuangan itu kemarin telah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk Neneng.
Tjahjo dikonfirmasi soal sejumlah rapat yang digelar di Komisi II DPR RI dan Ditjen Otda Kemendagri. Termasuk, soal sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan terkait proses perizinanan Meikarta.
"Penyidik juga mengonfirmasi terkait sejumlah fakta persidangan termasuk komunikasi dengan Bupati Bekasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1) malam.
Sedangkan tiga saksi lain yakni Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti, Angota DPRD Kabupaten Bekasi Cecep Nur, dan Sekretaris Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi Henry Lincoln diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Terhadap Jejen Sayuti, penyidik mengonfirmasi pengetahuan dan peran yang bersangkutan terkait dugaan aliran dana suap proyek Meikarta ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga menerima aliran dana suap, termasuk fasilitas pelesiran ke luar negeri.
Syahdan, kepada Cecep, penyidik mendalami pengetahuan dan perannya dalam proses perubahan aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Cecep merupakan Ketua Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Sedangkan terhadap saksi Henry Lincoln, penyidik mendalami pengetahuan dan perannya dalam Pansus RDTR Kabupatan Bekasi," pungkasnya.
Dalam perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta.
Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare.
Namun, pada kenyataannya Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare.
Karena itu, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.
Diduga, aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta.
Awalnya, kasus ini bermula saat KPK berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka.
Meikarta merupakan megaproyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group Billy Sindoro (BS).
Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekas Neneng Rahmi (NR).
Diduga, Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.
Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektare yang dibagi dalam tiga tahapan.
Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas.
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas. (Pon)
