Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin bersama empat anak buahnya menerima suap sebesar total Rp 18 miliar dari proyek Meikarta.
Uang suap terdiri atas Rp 16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 2,7 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh kelima terdakwa lebih dari Rp 18 miliar.
Hal tersebut diungkapkan Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan untuk para terdakwa kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta di Pengadilan Negeri, Bandung, Rabu (27/2).
"Para terdakwa memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta," kata Jaksa KPK dikutip dari surat dakwaan yang diterima merahputih.com, Rabu (27/2).
Empat anak buah Neneng tersebut yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi Jamaludin, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor. Kemudian Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Menurut Jaksa KPK, para terdakwa menerima suap untuk kepentingan berbeda. Namun, pada umumnya terkait perizinan proyek Meikarta. Besaran uang yang diterima para terdakwa pun berbeda-beda.
Pemberian uang untuk Neneng Rp 10.830.000.000 dan 90 ribu dolar Singapura, Jamaludin menerima Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati Rp 1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp 700 juta.
"(Pemberian suap) agar terdakwa Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah pembangunan Meikarta sebagai salah satu syarat untuk penerbitan IMB tanpa melalui prosedur yang berlaku," beber Jaksa.
Atas perbuatannya, Neneng Hasanah cs. didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Pon)
