MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami fakta sidang terkait aliran dana sebesar Rp3,7 miliar kepada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
"Penyidik akan mendalami (dugaan aliran dana Rp3,7 miliar kepada Taufik dari Bupati Kebumen)," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Selasa (11/9).
Pada Rabu (5/9) lalu Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini diperiksa penyidik KPK terkait mekanisme penganggaran di DPR. "Artinya, pembahasan mekanisme yang terkait pembahasan proses APBN sudah saya sampaikan ke penyelidik secara keseluruhan," ucap Taufik.
Saat itu, Taufik mengatakan bahwa pemanggilan dirinya terkait penyelidikan yang tengah dilakukan lembaga antirasuah itu. "Bukan saksi cuma dimintai keterangan bagaimana mekanisme penganggaran secara mekanisme di DPR. Ini penyelidikan," kata Taufik.
Namun, ia enggan mengungkap kasus yang tengah diseldiki KPK itu. Taufik hanya mengatakan permintaan keterangan ini terkait dengan mekanisme penganggaran di DPR.
Taufik adalah Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan. Menurut Taufik, dirinya menyampaikan perihal mekanisme pembahasan proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Tanya ke penyelidik, tanya pak penyelidik. Semua yang saya tahu tentang anggaran saya sampaikan ke penyelidik," ujarnya.
Taufik hanya mengungkapkan salah satu yang dikonfirmasi penyelidik adalah masalah dana alokasi khusus hingga dugaan mafia anggaran. Menurut Taufik, yang pasti dirinya sudah menyampaikan seluruhnya kepada penyelidik KPK.
"Semua yang saya ketahui sudah saya sampaikan ke penyelidik, ya bukan penyidik ya," pungkasnya.
Nama Taufik pernah mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu 4 Juli 2018 lalu.
Taufik disebut oleh Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad menerima uang sebesar Rp3,7 miliar terkait dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.
Yahya mengaku bertemu dua kali dengan Taufik di Semarang dan Jakarta. Dalam pertemuan itu, kata Yahya, ada kewajiban sebesar 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp100 miliar nanti cair. Uang fee tersebut diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik. (Pon)