Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Strategi Sri Mulyani Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di 2021

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Agustus 2021
Strategi Sri Mulyani Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di 2021

Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah bakal meneluarkan berbagai strategi untuk mempertahankan momentum perbaikan yang terjadi pada triwulan II, baik untuk dunia usaha maupun bantuan sosial masyarakat.

"Strateginya adalah tetap mengakselerasi menggunakan semua resources yang sudah dialokasikan dalam PEN sehingga diharapkan meningkatkan kemampuan ekonomi terutama pada triwulan III dan IV," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/8).

Ia menyatakan berbagai insentif dunia usaha tetap diteruskan seperti kebijakan listrik, insentif abonemen minimal, dan insentif perpajakan yang diperpanjang sampai akhir tahun sehingga memberikan cash flow bagi sektor usaha.

Baca Juga:

Pertumbuhan Ekonomi Melesat 7,07 Persen di Triwulan II 2021

Tak hanya itu, insentif yang langsung dinikmati oleh pengusaha seperti insentif di bidang perpajakan termasuk relaksasi PPnBM dinilai mampu memantik permintaan dan meningkatkan ketahanan sektor usaha.

Berbagai insentif perpajakan ini masuk dalam program insentif usaha yang sudah berjalan baik yaitu dari alokasi Rp 62,83 triliun terealisasi 77 persen atau Rp 48,3 triliun. Kemudian, jaminan modal kerja diharapkan bisa terakselerasi sehingga semakin meningkatkan kredit perbankan dan memantik penyehatan sektor-sektor korporasi.

Selain itu, pemerintah juga tetap akan melakukan penempatan dana pada perbankan untuk mendorong penyaluran kredit sekaligus menyerap peningkatan total penyaluran KUR tahun ini. Insentif-insentif tersebut masuk dalam program dukungan UMKM dan korporasi yang memiliki anggaran Rp 161,2 triliun dan baru terealisasi Rp 52,4 triliun atau 32,3 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Program prioritas pun akan terus diakselerasi karena akan meningkatkan baik dari sisi kinerja sektor seperti pariwisata, ketahanan pangan, ICP dan berbagai kegiatan padat karya. Program ini, memiliki alokasi Rp117,94 triliun baru terealisasi Rp 47,3 triliun atau 40 persen.

Untuk program perlindungan sosial yang saat ini masih terealisasi 49 persen yaitu dari Rp 187,84 triliun baru tersalurkan Rp 91 triliun juga akan diakselerasi. Terakhir, belanja di daerah dapat terakselerasi karena pada triwulan I dan II belanja daerah baik melalui TKDD dan APBD masih terkontraksi 6,8 persen.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi strategi pemerintah dalam mendorong perekonomian triwulan III 2021.

"Pemerintah akan mendorong Program PEN beserta anggaran belanja pemerintah lainnya dalam bentuk perlindungan sosial dan dukungan UMKM," ujarnya seraya menegaskan, realisasi Program PEN telah mencapai 41 persen dari pagu Rp744,75 triliun hingga akhir Juli. (*)

Baca Juga:

PPKM Darurat, Target Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Direvisi

#Pemulihan Ekonomi #Kemenkeu #Sri Mulyani #Ekonomi Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Menkeu mengisyaratkan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Indonesia
Menkeu Pastikan BGN Bakal Lakukan Penghematan Anggaran, Bukan Dipotong
evaluasi standar bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Menkeu Pastikan BGN Bakal Lakukan Penghematan Anggaran, Bukan Dipotong
Indonesia
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Purbaya belum bisa memberikan informasi lebih rinci lantaran proses penyerahan KCIC belum rampung
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Indonesia
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Purbaya telah membentuk tim khusus guna mengawasi penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Indonesia
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Menkeu dalam merespons kekhawatiran sejumlah fraksi DPR RI soal rasio utang yang kian meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Purbaya Janjikan Berbagai Kemudahan Investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia
Pemerintah mengusulkan pembentukan PFII sebagai kawasan dengan kekhususan yang dapat mengakomodasi kebutuhan industri jasa keuangan global sekaligus menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Purbaya Janjikan Berbagai Kemudahan Investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia
Indonesia
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Indonesia
Menkeu Purbaya Bentuk Tim Khusus Awasi MBG di Daerah
Selain memperkuat pengawasan, Kemenkeu juga siap menyediakan dukungan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Menkeu Purbaya Bentuk Tim Khusus Awasi MBG di Daerah
Indonesia
Penjualan Surat Utang Dalam Mata Uang Yuan Alias Panda Bond Ditunda
Mundurnya jadwal penerbitan, jumlah investor yang berpartisipasi diharapkan dapat meningkat sehingga dana yang dihimpun mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Penjualan Surat Utang Dalam Mata Uang Yuan Alias Panda Bond Ditunda
Bagikan