Stafsus Mensesneg Tepis Anggapan Reshuffle untuk Akomodir Kepentingan Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Juni 2022
Stafsus Mensesneg Tepis Anggapan Reshuffle untuk Akomodir Kepentingan Politik

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Mendag Zulkifli Hasan (kiri). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini menanggapi tudingan bahwa perombakan kabinet hanya mengakomodasi kepentingan politik.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menepis anggapan tersebut. Faldo mengatakan reshuffle yang digelar kemarin untuk memperkuat bidang-bidang yang dianggap mendesak, seperti soal bahan pokok.

Baca Juga

Sekjen PKS Nilai Reshuffle Kabinet Persiapan Suksesi Jokowi

Dia menilai kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam kabinet dapat memperkuat kerja pemerintah.

"Bapak Presiden punya ukuran soal fungsi dan kerja," kata Faldo di Jakarta, Kamis (17/6).

Presiden Jokowi (tengah) diapit Zulkifli Hasan (kiri) dan Hadi Tjahjanto (kanan) usai pelantikan menteri baru Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA/Indra Arief.
Presiden Jokowi (tengah) diapit Zulkifli Hasan (kiri) dan Hadi Tjahjanto (kanan) usai pelantikan menteri baru Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA/Indra Arief.

Faldo menegaskan reshuffle kali ini dilakukan untuk menguatkan tim kerja. Dia berharap masyarakat tidak berspekulasi lain.

"Jadi yang terjadi adalah bagaimana pemerintah memperkuat tim untuk bangkit dari pandemi, dan sekali lagi ini membentuk tim kerja, bukan soal tawar-menawar politik," ujarnya.

Baca Juga

Fadli Zon Komentari Pergantian Menteri Kabinet Jokowi

Ia menilai, Hadi dan Zulhas adalah dua sosok yang berpengalaman di pemerintahan.

"Dan kami kira ini coba diperkuat lagi dari dua orang senior yang berpengalaman bergabung ke kabinet, ada Bapak Hadi Tjahjanto dan Pak Zulhas sebagai menteri baru," lanjutnya.

Begitu juga dengan pelantikan wakil menteri (wamen). Faldo menyebut pelantikan wamen juga berdasarkan kebutuhan.

Di antaranya penambahan kekuatan di berbagai sektor. Seperti di ketenagakerjaan soal rencana implementasi Omnibus Law dan perbaikan regulasi lainnya.

"Ini kan butuh tenaga lebih, makanya sisa waktu akan dimanfaatkan optimal. Ada banyak target yang belum tercapai mesti harus dikebut," ujarnya. (Knu)

Baca Juga

Surya Paloh Sebut Jokowi Tak Akan Lagi Rombak Kabinet

#Reshuffle Kabinet #Pilpres #Pemilu #Pemulihan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengatakan bakal fokus membenahi masalah sampah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Indonesia
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Prabowo. Ia menegaskan akan memangkas birokrasi dan mempercepat program nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Indonesia
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Sosok kelahiran Donggala ini membawa pengalaman panjang selama tiga periode di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2009 hingga 2024
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Indonesia
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Selain urusan ketenagakerjaan, Jumhur Hidayat langsung tancap gas memetakan masalah krusial di kementeriannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Bagikan