Stafsus Mensesneg Tepis Anggapan Reshuffle untuk Akomodir Kepentingan Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Juni 2022
Stafsus Mensesneg Tepis Anggapan Reshuffle untuk Akomodir Kepentingan Politik

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Mendag Zulkifli Hasan (kiri). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini menanggapi tudingan bahwa perombakan kabinet hanya mengakomodasi kepentingan politik.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menepis anggapan tersebut. Faldo mengatakan reshuffle yang digelar kemarin untuk memperkuat bidang-bidang yang dianggap mendesak, seperti soal bahan pokok.

Baca Juga

Sekjen PKS Nilai Reshuffle Kabinet Persiapan Suksesi Jokowi

Dia menilai kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam kabinet dapat memperkuat kerja pemerintah.

"Bapak Presiden punya ukuran soal fungsi dan kerja," kata Faldo di Jakarta, Kamis (17/6).

Presiden Jokowi (tengah) diapit Zulkifli Hasan (kiri) dan Hadi Tjahjanto (kanan) usai pelantikan menteri baru Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA/Indra Arief.
Presiden Jokowi (tengah) diapit Zulkifli Hasan (kiri) dan Hadi Tjahjanto (kanan) usai pelantikan menteri baru Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA/Indra Arief.

Faldo menegaskan reshuffle kali ini dilakukan untuk menguatkan tim kerja. Dia berharap masyarakat tidak berspekulasi lain.

"Jadi yang terjadi adalah bagaimana pemerintah memperkuat tim untuk bangkit dari pandemi, dan sekali lagi ini membentuk tim kerja, bukan soal tawar-menawar politik," ujarnya.

Baca Juga

Fadli Zon Komentari Pergantian Menteri Kabinet Jokowi

Ia menilai, Hadi dan Zulhas adalah dua sosok yang berpengalaman di pemerintahan.

"Dan kami kira ini coba diperkuat lagi dari dua orang senior yang berpengalaman bergabung ke kabinet, ada Bapak Hadi Tjahjanto dan Pak Zulhas sebagai menteri baru," lanjutnya.

Begitu juga dengan pelantikan wakil menteri (wamen). Faldo menyebut pelantikan wamen juga berdasarkan kebutuhan.

Di antaranya penambahan kekuatan di berbagai sektor. Seperti di ketenagakerjaan soal rencana implementasi Omnibus Law dan perbaikan regulasi lainnya.

"Ini kan butuh tenaga lebih, makanya sisa waktu akan dimanfaatkan optimal. Ada banyak target yang belum tercapai mesti harus dikebut," ujarnya. (Knu)

Baca Juga

Surya Paloh Sebut Jokowi Tak Akan Lagi Rombak Kabinet

#Reshuffle Kabinet #Pilpres #Pemilu #Pemulihan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Menko PMK Pratikno membantah rumor mundur dari Kabinet Merah Putih karena sakit.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Isu reshuffle kabinet kembali menguat jelang HUT RI ke-81. Komisi II DPR mengatakan, bahwa hal itu merupakan hak Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Indonesia
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Presiden bebas menentukan figur yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Indonesia
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Fokus pemerintah hanya mengisi jabatan kosong di Kabinet seperti Wamenimipas dan Wamentan.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Bagikan