Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti kasus kakak-beradik yang menjadi korban pemerkosaan 13 pria tetangganya di Purworejo, Jawa Tengah. Ia mengingatkan pentingnya ketegasan penegakan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual.
"Kami mendorong agar pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dimaksimalkan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sempat tertundanya penanganan kasus di Purworejo ini menjadi momen perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia," ujar Selly kepada wartawan, Senin (4/11).
Publik dikejutkan dengan kasus pemerkosaan terhadap kakak dan adik perempuan berinisial DSA, 15, dan KSH, 17, di Kabupaten Purworejo. Keduanya diperkosa 13 pria tetangga mereka sepanjang 2023 dalam kurun waktu dan kondisi yang berbeda-beda. Akibat pemerkosaan tersebut, DSA hamil dan kini telah melahirkan. Kasus tersebut sempat tidak ditangani Polres Purworejo karena keluarga korban dan pelaku menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dengan difasilitasi pemerintah desa setempat.
Polda Jateng kemudian mengambil alih kasus tersebut setelah viral dan kini telah memeriksa para saksi namun belum menetapkan tersangka.
Baca juga:
DPR Desak Penyitaan Aset Panti Asuhan Predator Kekerasan Seksual
Selly menegaskan pihak kepolisian harus menerapkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam menangani kasus pemerkosaan kakak-beradik tersebut.
“Jadi penerapan UU Perlindungan Anak saja tidak cukup. Polisi harus menerapkan UU TPKS agar hukuman bagi pelaku lebih maksimal karena apa yang mereka perbuat sangat biadab,” tegasnya.
Berdasarkan keterangan korban, para pelaku mencekoki mereka dengan miras saat menjalankan aksi mereka. Korban juga kerap diseret, dianiaya, dan dipaksa melakukan persetubuhan. Korban awalnya takut untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya karena pelaku mengancam akan menyebarkan video persetubuan mereka.
Selain itu, korban juga mengaku pernah disekap selama beberapa hari saat diperkosa. Ia bahkan dijual pelaku ke pria hidung belang.
Komisi VIII DPR yang membidangi urusan perlindungan anak dan perempuan itu meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan kasus kekerasan seksual. Selly mengatakan kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah menjadi fenomena gunung es yang terus meningkat.
"Pemerintah dan insitusi penegak hukum seharusnya memberikan prioritas tinggi pada kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, baik untuk mencegah trauma berkepanjangan bagi korban maupun untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," paparnya.(pon)
Baca juga:
Pemerintah Ingatkan Jangan Nikahkan Pelaku Kekerasan Seksual Dengan Korban
