Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang sama sekali tak masalah.
"Kalau disepakati bersama, why not? Kalau disepakati bersama (10 orang pimpinan MPR)," kata Fadli kepada wartawan di kompleks DPR, Jakarta, Senin (12/8).
Baca Juga: NasDem Simpan Rapat-Rapat Nama yang Disiapkan Jadi Ketua MPR
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu juga menyebut hal itu dapat mengakomodasi seluruh atau sembilan parpol hasil pemilu 2019 yang lolos ke Senayan. Ditambah satu anggota DPD demi menempatkan kader terbaiknya di kursi pimpinan MPR.
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan keputusan akhir opsi paket pimpinan MPR tergantung pada musyawarah mufakat seluruh anggota dewan.
Musyawarah itu, kata dia, yakni berupa revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 terutama terkait pasal pimpinan MPR. UU tersebut perlu direvisi jika ingin ada penambahan kursi pimpinan MPR.
Baca Juga: Golkar Disebut Raih Kursi Ketua MPR
"Kita perlu ada kesepakatan bersama dalam hal ini UU MD3 nya. Jadi wacana itu sah-sah saja dilontarkan, tapi bila dengan UU yang sekarang, bisa ada dialog politik yang baik," kata Fadli.
Meski demikian, Fadli mengatakan Gerindra selalu terbuka untuk menerima berbagai opsi yang berkaitan dengan paket pimpinan MPR.
"Kita liat opsi itu semuanya terbuka, dengan opsi semua terwakili atau dengan paket saya kira kita ikut semua opsi itu," pungkas Fadli.
Baca Juga: Jabatan Ketua MPR Diperebutkan, PKB Tetap Sabar Tunggu Arahan Jokowi
Wacana ini dilontarkan oleh Wasekjen PAN, Saleh Daulay. Dia menganggap semua partai perlu diakomodasi daripada saling berebut pos pimpinan MPR. Posisi yang dimaksud terdiri atas 9 dari DPR dan 1 dari DPD. (Knu)
