Soffi Amira
MerahPutih.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta ikut menanggapi wacana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) dengan mengubah bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, Husny Mubarok Amir menegaskan, bahwa orientasi pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam rencana Pemprov DKI untuk mengubah status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda.
Lebih lanjut, kata dia, secara teori perubahan status ke Perseroda dapat memperkuat investasi, memperbaiki tata kelola, serta membuka peluang bagi PAM Jaya untuk berkembang lebih besar.
Husny juga mengingatkan agar perubahan tersebut tidak menggeser pelayanan air bersih menjadi orientasi bisnis semata.
Baca juga:
"Kami memahami tujuan baik Gubernur Pramono Anung, tetapi jangan sampai pelayanan air bersih justru seolah terlihat menjadi barang dagangan," ucapnya, Kamis (18/9).
Husny menegaskan, bahwa pihaknya mendukung gagasan Pramono untuk mengembangkan PAM Jaya, tetapi tetap menuntut akuntabilitas dan transparansi dari Pemprov DKI Jakarta.
"Kami mendukung jika orientasinya jelas dan berpihak pada warga. Jika tidak, kami akan menjadi pihak yang pertama mengingatkan," tegasnya.
Ia juga menyampaikan dukungan masyarakat terhadap rencana tersebut hanya akan kuat, apabila pemerintah menjamin tarif tetap terjangkau dan kualitas layanan meningkat.
Baca juga:
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
"Kalau investasi masuk tapi tarif naik, ini jelas akan menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi perlu mekanisme kontrol yang ketat," katanya.
Lebih lanjut, Husny menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sebelum memutuskan kebijakan strategis seperti IPO PAM Jaya.
"Transparansi adalah kunci utama, kami mendukung arah perbaikan tetapi jangan lupa melibatkan publik." tutup Husny. (Asp)
