Soal Rekonsiliasi, PKB Sejalan dengan BPN Prabowo-Sandi
Kedua pasangan kandidat tampil dengan gaya busana masing-masing. (foto: tangkapan layar Net TV)
Merahputih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tak setuju dengan adanya upaya rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Pasalnya, selama ini tak ada konflik yang terjadi antar keduanya.
"Sebenernya engga perlu ada rekonsiliasi karena tidak ada konflik, tidak ada perbenturan," kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/4).
Saat ini, yang dibutuhkan hanya kedewasaan dan kenegarawanan untuk lebih bijak menunggu pengumumunan perhitungan resmi KPU.
"Sikap dewasa bahwa siapapun yang menang, siapapun yang kalah kita harus saling menghormati, yang menang harus merangkul yang kalah, dan yang kalah harus menerima dan mau bersama sama, " jelas Karding.
Karding menganggap, selama ini yang ada adalah upaya mendeligitimasi Pemilu yang dilakukan lapisan bawah. Sehingga perlu ada kedewasaan dalam berpolitik.
"Kita harus tetap pada aturan hukum, kan sudah ada lembaga panwaslu, sudah ada kepolisian, sudah ada pers lalu sudah ada saksi masing masing. Dan, KPU diusulkan oleh partai partai yang sekarang ini pada teriak semua itu, oleh karena itu sekarang yang dibutuhkan adalah sikap bijak kita semua," tutup Karding.
Tidak perlu adanya rekonsilasi yang diutarakan Karding sejalan dengan Koodinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil juga menilai tak perlu ada rekonsiliasi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf Amin.
Alasannya pun sama, rekonsiliasi diperlukan jika terjadi konflik. Sejauh ini, tidak ada konflik di antara kedua kubu.
"Rekonsiliasi itu dilakukan kalau ada konflik. Memang sekarang ada konflik? Kan nggak ada," kata Dahnil, kepada wartawan di Kertangera, Jakarta, Senin (22/4).
Danhil mengatakan, saat ini tidak ada ketegangan antara kubu Prabowo dan Jokowi. Menurut dia, yang terjadi hanya perdebatan biasa terkait hasil penghitungan suara. Rekonsiliasi, kata dia, baru diperlukan jika muncul konflik akibat Pilpres 2019. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
Uji Kelayakan Calon Ketua DPW PKB, Gus Halim Tegaskan Pemimpin Wajib Tahu Diri
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB