Soal Rekonsiliasi, PKB Sejalan dengan BPN Prabowo-Sandi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 24 April 2019
Soal Rekonsiliasi, PKB Sejalan dengan BPN Prabowo-Sandi

Kedua pasangan kandidat tampil dengan gaya busana masing-masing. (foto: tangkapan layar Net TV)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tak setuju dengan adanya upaya rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Pasalnya, selama ini tak ada konflik yang terjadi antar keduanya.

"Sebenernya engga perlu ada rekonsiliasi karena tidak ada konflik, tidak ada perbenturan," kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/4).

Saat ini, yang dibutuhkan hanya kedewasaan dan kenegarawanan untuk lebih bijak menunggu pengumumunan perhitungan resmi KPU.

"Sikap dewasa bahwa siapapun yang menang, siapapun yang kalah kita harus saling menghormati, yang menang harus merangkul yang kalah, dan yang kalah harus menerima dan mau bersama sama, " jelas Karding.

Abdul Kadir Karding (Kanan) (Antaranews/Riza Harahap)

Karding menganggap, selama ini yang ada adalah upaya mendeligitimasi Pemilu yang dilakukan lapisan bawah. Sehingga perlu ada kedewasaan dalam berpolitik.

"Kita harus tetap pada aturan hukum, kan sudah ada lembaga panwaslu, sudah ada kepolisian, sudah ada pers lalu sudah ada saksi masing masing. Dan, KPU diusulkan oleh partai partai yang sekarang ini pada teriak semua itu, oleh karena itu sekarang yang dibutuhkan adalah sikap bijak kita semua," tutup Karding.

Tidak perlu adanya rekonsilasi yang diutarakan Karding sejalan dengan Koodinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil juga menilai tak perlu ada rekonsiliasi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf Amin.

dahnil
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno Dahnil Anzar Simanjuntak. (ANTARA/Aditya Ramadhan/dok)

Alasannya pun sama, rekonsiliasi diperlukan jika terjadi konflik. Sejauh ini, tidak ada konflik di antara kedua kubu.

"Rekonsiliasi itu dilakukan kalau ada konflik. Memang sekarang ada konflik? Kan nggak ada," kata Dahnil, kepada wartawan di Kertangera, Jakarta, Senin (22/4).

Danhil mengatakan, saat ini tidak ada ketegangan antara kubu Prabowo dan Jokowi. Menurut dia, yang terjadi hanya perdebatan biasa terkait hasil penghitungan suara. Rekonsiliasi, kata dia, baru diperlukan jika muncul konflik akibat Pilpres 2019. (Knu)

#PKB #Jokowi-Ma'ruf Amin #Prabowo-Sandiaga
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Bagikan