Soal Pidato Victor, PAN: Kenapa Sih Enggak Mau Minta Maaf?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 Agustus 2017
Soal Pidato Victor, PAN: Kenapa Sih Enggak Mau Minta Maaf?

Anggota partai merekam konferensi pers DPP Partai NasDem mengenai pidato Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Laiskodat, di Jakarta, Senin (7/8). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyayangkan keengganan Partai Nasdem meminta maaf atas pidato Ketua Fraksi Nasdem Victor B Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

"Kalau minta maaf sih menurut saya enggak terlalu masalah.‎ Kenapa sih enggak mau minta maaf? Dia kan sudah menuding pihak lain," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

Yandri menekankan, apabila Victor dan Nasdem tidak urung meminta maaf atas pernyataannya yang menuai kontroversi tersebut, pihaknya bakal tetap melanjutkan proses hukum yang sedang bergulir di Bareskrim Polri.

"Kalau misalkan enggak minta maaf ya Bareskrim menurut kami minta lanjut terus," tegas anggota Komisi II DPR itu.

Oleh karena itu, Yandri meminta permasalahan pidato anak buah Surya Paloh tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik, khususnya diawali dengan permintaan maaf dari yang bersangkutan.

"Kalau ada masalah mari kita selesaikan baik-baik, juga melalui nilai-nilai Pancasila. Salah satunya minta maaf kalau sudah menyinggung atau mengusik pihak lain," pungkas Yandri.

Sekadar informasi, Partai Nasdem telah mengklarifikasi maksud pidato Victor Laiskodat. Dalam kesempatan itu, Nasdem berkukuh menolak meminta maaf meskipun banyak pihak telah mendesaknya. Partai besutan Surya Paloh itu berdalih bahwa video pidato Victor telah diedit sehingga substansinya tidak utuh. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Nusron Wahid: Jangan Besar-Besarkan Pidato Victor Laiskodat

#Victor Laiskodat #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan