Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencanangkan empat program yang ia sebut 'Merdeka Belajar'. Dimana salah satu yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah dengan menghentikan pelaksanaan ujian nasional (UN) hingga tahun 2020, dan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Bahkan, langkah Mendikbud Nadiem ini mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Jokowi meminta anak buahnya itu melakukan evaluasi di kementerian yang dipimpinnya untuk meningkatkan kinerja.
Baca Juga:
Jokowi Pastikan Penghapusan Ujian Nasional Sudah Dikaji secara Matang
Namun, dukungan Presiden Jokowi atas kebijakan Mendikbud itu menjadi pertanyaan mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah karena Jokowi pada saat mengumumkan kabinetnya menyatakan, tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden
"Bagaimana presiden yang sama mengambil dua keputusan yang berbeda? Katanya nggak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden. Nah presiden kan sama?" kata Fahri kepada wartawan, Jumat (13/12).
Fahri yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu mengatakan, metode mengubah kebijakan negara itu tidak bisa seperti metode sopir bajai yang bisa memutar arah seenaknya.
Menurutnya, mengubah kebijakan lebih mirip metode pindah rel pada kereta api, dimana yang harus disiapkan adalah aturannya dulu.
"Rel adalah aturan. Perubahan aturan harus disampaikan kepada publik. Gitu! Metode kereta api itu sebetulnya mengikuti logika ruang publik bahwa aturan lebih penting dari pejabat," ungkap dia.
"Pejabatnya boleh berganti tapi aturannya tetap. Tapi di sektor pendidikan sering betul terjadi 'ganti menteri, ganti kebijakan'. Dan orang-orang, termasuk Pak JK (Jusuf Kalla), tak paham," ujarnya
Fahri mengingatkan bahwa sejak awal menteri pendidikan baru dilantik, dirinya hanya punya satu nasehat, yakni fokus pada aplikasi jangan ubah konsep. Sebab dia membayangkan sebelumnya menteri pendidikan itu orang dari sektor pendidikan.
"Konsep sih sudah ok, tapi aplikasi dan implementasi butuh dukungan teknologi. Ini tantangan. Saya membayangkan waktu itu dengan anggaran pendidikan terbesar Rp 508 Triliun, Mendikbud akan mengembangkan aplikasi dan implementasi pendidikan yang massif. Bahkan lebih dari itu, dengan dana yang cukup negara akan modernisasi pendidikan sampai kampung-kampungm" bebernya.
Karena itu, Fahri mengingatkan sebelum terlambat Nadiem harus segera kembali pada apa alasan presiden memilihnya.
Baca Juga:
Ingin Hapus Ujian Nasional, BPN Jelaskan Konsep Penggantinya
Fahri menyarankan Nadiem untuk berkonsultasi dengan menteri pendidikan yang lama (Mujahir Effendy), yang kini masih ada dalam kabinet, dan bahkan menjadi Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), untuk bagaimana merancang sebuah rencana modernisasi.
"Seperti GoJek yang Anda jadikan 'wabah' di kalangan pemilik kendaraan, jadikanlah inovasi dalam aplikasi dan implementasi pendidikan menjadi wabah modernisasi pendidikan di negeri yang terlalu luas ini. Lihat India, lihat China yang penduduknya lebih besar, mereka bisa. Memang tidak mudah, menteri (Nadiem) masih muda. Tapi dia juga diberi kesempatan oleh bangsa ini melalui presiden agar berkarya yang terbaik. Nah, lakukan yang terbaik. Jangan libatkan diri dalam debat yang berulang-ulang," pungkas Fahri. (Pon)
