Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kewajiban pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP sempat menimbulkan polemik sebagian tokoh agama khusus MUI.
Majelis Ulama Indonesia berpendapat, pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP melukai perasaan umat islam karena mensejajarkan agama dengan aliran kepercayaan.
Di samping itu, pencantuman dinilai akan mengganggu stabilitas tatanan yang sudah ada. Namun, belakangan MUI mulai melunak, menerima dengan catatan. Aliran kepercayaan tidak boleh disejajarkan dengan agama.
Berbeda dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), yang sejak awal memperjuangkan itu.
"Saya kira dari awal PGI memperjuangkan itu kita bersyukur MK mengabulkan gugatan itu. Tapi MUI agak resisten," kata Kepala Humas PGI Jerry Sumampouw saat berbincang santai, di Jakarta, Minggu (20/1).
Menurutnya, persoalan agama dan keyakinan merupakan hak pribadi, menganut suatu agama adalah hal yang privat, otonom sehingga tidak boleh diganggu gugat. Jadi, kalau ada kekhawatiran pemeluk agama akan berbondong-bondong pindah ke penghayat diakuinya itu adalah hal yang berlebihan.
"Saya kira kekhawatiran itu agak asumtif ya. Misalnya nanti akan berkurang penganutnya, itu kalau betul terjadi artinya semua agama akan berkurang. Kalau kita gak ada masalah. Karena itu kan private otonomi dan tidak bisa diganggu, dia bebas," terang Jerry.
Dia pun mempersilahkan bagi siapapun untuk memilih keyakinannya masing-masing tanpa ada paksaan sedikitpun.
"Kalau ada orang Kristen menjadi penganut kepercayaan yang pindah oke-oke saja, mungkin dengan itu dia akan lebih baik," ucap dia.
Sebelumnya MK mengabulkan gugatan atas pasal 61 UU No. 23 Tahun 2006 dan pasal 64 UU no. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di KTP. Dengan demikian, penganut kepercayaan dibolehkan mencantumkan alirannya dalam kolom agama. (Fdi)
