Soal Pemberantasan Korupsi, Prabowo Dinilai Inkonsisten

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 18 Januari 2019
Soal Pemberantasan Korupsi, Prabowo Dinilai Inkonsisten

Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Jerry Massie berpendapat calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto inkonsistensi dalam pemberantasan kasus korupsi karena calon legislatifnya terindikasikan pernah terlibat kasus korupsi.

"Mana mungkin membasmi korupsi sedangkan anak buahnya pernah terlibat korupsi dan menjadi caleg ini sungguh irasional," kata Jerry, menanggapi pernyataan Prabowo Subianto dalam Debat Capres, di Jakarta, Kamis malam.

Prabowo-Sandiaga, Foto: ANTARA

Ia menyayangkan Prabowo masih meragukan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan caleg Partai Gerindra bekas napi korupsi.

"Sebetulnya dia (Prabowo) jangan membantah tudingan ini. Kan secara evidensi atau bukti ada. Jadi bukan hoaks," kata peneliti IPI ini.

Soal pernyataan Prabowo akan memasukkan kadernya yang terlibat kasus korupsi, kata Jerry, ke penjara itu hanya "lips service" saja.

"Masak Prabowo tidak tahu, apakah dia pura-pura tak tahu anggotanya pernah terlibat korupsi. Partai kita (Gerindra) anti korupsi, ini saya nilai kesalahan fatal. Setidaknya dia mengatakan kalau sudah terlanjur maka kami akan benahi segala kekurangan dan kelemahan," katanya.

Secara garis besar, Jerry memberikan acungan jempol kepada kedua pasangan calon karena mampu bersikap sportif selama debat capres-cawapres berlangsung.

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengkritik sejumlah calon legistlatif (caleg) yang merupakan bekas narapidana kasus korupsi dari Partai Gerindra.

"Kita tahu korupsi kejahatan luar biasa. Bahkan, Pak Prabowo mengatakan korupsi stadium empat, meski saya tidak setuju, tapi menurut ICW (Indonesia Corruption Watch), ini menurut ICW loh, partai yang bapak pimpin mencalonkan caleg paling banyak korupsi, berarti nama caleg ini, Pak Prabowo yang tanda tangan," kata Jokowi di gedung Bidakara Jakarta, Kamis.

Jokowi melontarkan pertanyaan bebas dalam sesi debat pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

"Saya sendiri belum dapat informasi itu dan benar-benar itu subjektif, saya tidak setuju, saya seleksi caleg-caleg tersebut, kalau ada bukti, silakan laporkan ke kami," jawab Prabowo.

Menurut Prabowo, memang ada politikus yang dituduh melakukan korupsi namun korupsi itu juga dilakukan oleh rekan-rekannya yang lain.

"Begini tuduhan-tuduhan korupsi itu ya seperti menerima THR (Tunjangan Hari Raya), seluruh DPRD-nya tapi kalau sekarang kita cek di Kejaksaan, lihat berapa orang yang sudah menunggu masuk KPK atau sudah ada di dalam penjara," ungkap Prabowo.

Prabowo-Sandiaga. Foto: Twitter

Ia pun meminta agar jangan sampai ada tuduhan kepada Partai Gerindra sebagai partai yang mendukung korupsi.

"Jangan menuduh partai kita masing-masing, saya jamin Gerindra membasmi sampai ke akar-akarnya, kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya sendiri yang akan masukkan ke penjara!" tegas Prabowo.

Calon presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno pun tidak menambahkan apapun untuk menjawab pertanyaan Jokowi itu.

"Cukup, pokoknya kita antikorupsi," kata Prabowo yang menyulut dukungan massa pendukungnya. (*)

#Prabowo-Sandiaga #Prabowo Subianto #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - 16 menit lalu
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Gibran menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan. Ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Indonesia
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Bagaimana mekanisme pergantian Wakil Presiden jika mundur atau dimakzulkan? Simak aturan Pasal 8 UUD 1945, mulai dari usulan Presiden hingga pemilihan oleh MPR.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Indonesia
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Prabowo dan Gibran membahas polemik ijazah dalam pertemuan di Istana. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Bagikan