Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Kelompok kriminal bersenjata yang telah menyandera 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, ditengarai dari kelompok Organisasi Papua Merdeka.
Meski kelompok itu menolak negosiasi yang dilakukan Satgas Terpadu dari Polri dan TNI, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin, menilai aparat keamanan tetap harus melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata, serta tidak menimbulkan korban jiwa.
"Harus diwaspadai juga, karena kelompok bersenjata itu mengurung dua kampung, berarti jumlahnya pasti puluhan atau bisa jadi sampai ratusan," ujar pria yang akrab disapa Kang TB ini, melalui siaran pers yang diterima MerahPutih.com, Sabtu (11/11).
Menurut Kang TB, untuk melakukan pemetaan agar satgas terpadu bisa melakukan tindakan secara terukur, maka Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus terlibat secara penuh. Sebab, BIN memiliki kisah sukses dalam merangkul tokoh separatis di Aceh.
"Saya yakin satgas terpadu dari polisi dan TNI bisa mengatasi persoalan itu. Namun, para diplomat juga jangan tinggal diam. Tugas yang harus dilakukan para diplomat adalah menjelaskan kasus ini ke dunia internasional agar tidak menimbulkan image buruk, mengingat persoalan Papua memiliki rentang diplomasi yang amat luas, ada negara yang mendukung Indonesia dan ada juga negara yang amat kritis. Apalagi, Pak Jokowi sekarang ini sedang berada di Vietnam, menghadiri acara KTT APEC," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata. Mereka tinggal di lokasi yang berdekatan dengan area Freeport. (Pon)
