Soal Karangan Bunga Jakpro, Ketua DPRD DKI akan Komunikasikan ke Pj DKI 1


Karangan Bunga terkait Jakarta Propertindo di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/11/2022). Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menanggapi adanya tiga karangan bunga yang menyatakan bahwa ada dugaan nepotisme dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (JakPro).
Politisi PDI Perjuangan itu akan mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Baca Juga
Ketua DPRD DKI Sebut Anggaran Penanganan Banjir 2023 Tidak Rasional
"Nanti akan saya komunikasikan dengan Pj Gubernur," ucap Prasetyo kepada wartawan, Selasa (1/11).
Berdasarkan pengamatannya dari foto yang ia lihat, Prasetyo merasa bahwa memang ada permasalahan serius di internal Jakpro.
"Kalau saya lihat dari foto ini persoalan serius. Makanya saya harus tahu dulu memangnya ada apa, ada masalah apa di internal Jakpro," tegasnya.
Kata Prasetyo, BUMD DKI harus sehat dari segi apapun tanpa adanya keluhan dari pihak-pihak lain.
Baca Juga
Ketua DPRD Minta APBD DKI 2023 Fokus Penanganan Macet dan Banjir
"Karena bagaimana pun semua BUMD dan SKPD harus fit mulai saat ini. Mereka harus fokus menuntaskan penugasan penugasan pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, ada tiga karangan bunga yang berisi permintaan untuk membenahi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kepada Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.
Salah satu karangan bunga itu bertuliskan, "PJ Gub & Ketua DPRD, Kami Butuh Pemimpin Yang Berjuang Untuk Jakpro, Bukan Untuk 'Si Cantik'." Di bagian bawah karangan bunga itu juga tertulis "Dir. SDM Jakpro Biang Keladi".
Kemudian karangan bunga selanjutnya bertuliskan, " Kami 20 Kadiv Jakpro Mohon Maaf Telah Menjadi Bagian Dari Nepotisme", M TaufiQ (Dir SDM) bertanggung jawab.
"Pak Heru & Pak Pras kami butuh sosok anda!. Kondisi Jakpro sangat mengkhawatirkan. Tolong Selamatkan Jakpro", tulisan karangan bunga lainnya. (Asp)
Baca Juga
Dishub DKI Segera Putuskan Polemik Pelarangan Bawa Hewan Peliharaan di CFD
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
