Soal Karangan Bunga Jakpro, Ketua DPRD DKI akan Komunikasikan ke Pj DKI 1
Andika Pratama - Selasa, 01 November 2022
Karangan Bunga terkait Jakarta Propertindo di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/11/2022). Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menanggapi adanya tiga karangan bunga yang menyatakan bahwa ada dugaan nepotisme dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (JakPro).
Politisi PDI Perjuangan itu akan mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Baca Juga
Ketua DPRD DKI Sebut Anggaran Penanganan Banjir 2023 Tidak Rasional
"Nanti akan saya komunikasikan dengan Pj Gubernur," ucap Prasetyo kepada wartawan, Selasa (1/11).
Berdasarkan pengamatannya dari foto yang ia lihat, Prasetyo merasa bahwa memang ada permasalahan serius di internal Jakpro.
"Kalau saya lihat dari foto ini persoalan serius. Makanya saya harus tahu dulu memangnya ada apa, ada masalah apa di internal Jakpro," tegasnya.
Kata Prasetyo, BUMD DKI harus sehat dari segi apapun tanpa adanya keluhan dari pihak-pihak lain.
Baca Juga
Ketua DPRD Minta APBD DKI 2023 Fokus Penanganan Macet dan Banjir
"Karena bagaimana pun semua BUMD dan SKPD harus fit mulai saat ini. Mereka harus fokus menuntaskan penugasan penugasan pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, ada tiga karangan bunga yang berisi permintaan untuk membenahi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kepada Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.
Salah satu karangan bunga itu bertuliskan, "PJ Gub & Ketua DPRD, Kami Butuh Pemimpin Yang Berjuang Untuk Jakpro, Bukan Untuk 'Si Cantik'." Di bagian bawah karangan bunga itu juga tertulis "Dir. SDM Jakpro Biang Keladi".
Kemudian karangan bunga selanjutnya bertuliskan, " Kami 20 Kadiv Jakpro Mohon Maaf Telah Menjadi Bagian Dari Nepotisme", M TaufiQ (Dir SDM) bertanggung jawab.
"Pak Heru & Pak Pras kami butuh sosok anda!. Kondisi Jakpro sangat mengkhawatirkan. Tolong Selamatkan Jakpro", tulisan karangan bunga lainnya. (Asp)
Baca Juga
Dishub DKI Segera Putuskan Polemik Pelarangan Bawa Hewan Peliharaan di CFD
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun