Ketua DPRD DKI Sebut Anggaran Penanganan Banjir 2023 Tidak Rasional

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 01 November 2022
Ketua DPRD DKI Sebut Anggaran Penanganan Banjir 2023 Tidak Rasional

Petugas PPSU membangun sumur resapan di wilayah Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (25/10/2022). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta tahun 2023 untuk penanganan banjir dinilai belum mumpuni. Perlu rasionalisasi agar anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan berjalan efektif.

Hal itu dikatakan Ketua badan anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023 di Grand Cempaka Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta APBD DKI 2023 Fokus Penanganan Macet dan Banjir

Prasetyo pun mencontohkan tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang hanya disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 193 miliar.

"Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023.

Baca Juga:

Larang Cuti Akhir Tahun, Pj DKI 1 Yakin Anak Buahnya Maksimal Atasi Banjir

Dengan rincian, anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 219 miliar, Jakarta Utara Rp 247 miliar, Jakarta Barat Rp 236 miliar, Jakarta Selatan Rp 193 miliar, Jakarta Timur Rp 296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 105 miliar.

Penanganan kemacetan sebesar Rp 625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 111 miliar, Jakarta Utara Rp 130 miliar, Jakarta Barat Rp 122 miliar, Jakarta Selatan Rp 113 miliar, dan Jakarta Timur Rp 149 miliar.

Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp 120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 21 miliar, Jakarta Utara Rp 17 miliar, Jakarta Barat Rp 20 miliar, Jakarta Selatan Rp 19 miliar, Jakarta Timur Rp 24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 19 miliar. (Asp)

Baca Juga:

BPBD DKI Sebut Ada 25 Kelurahan Teridentifikasi Rawan Banjir

#Banjir #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penyempitan Kali Angke Diklaim Jadi Penyebab Banjir Tangerang
Persoalan penyempitan tersebut cukup serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi semakin memperkecil daya tampung sungai, terutama ketika debit air meningkat pada musim hujan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Penyempitan Kali Angke Diklaim Jadi Penyebab Banjir Tangerang
Indonesia
Jabar Bersiap Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Sampai Maret 2027
Sebagian besar wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim hujan pada November 2026 dengan puncak musim hujan diprakirakan Februari 2027.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Jabar Bersiap Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Sampai Maret 2027
Indonesia
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Kawasan Mampang dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah rawan banjir karena kondisi geografisnya yang berupa cekungan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Banjir Rendam 9 Kecamatan di Aceh Tamiang
Saat ini, petugas gabungan dari BPBD, Dinas Damkarmat serta Satgas SAR masih berada di lapangan untuk melakukan observasi, pendataan kerugian materiil, serta membantu proses evakuasi warga terdampak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Banjir Rendam 9 Kecamatan di Aceh Tamiang
Indonesia
20.770 Unit Hunian Sementara Bagi Korban Bencana Sumatera Telah Selesai Dibangun
Penyediaan hunian menjadi salah satu prioritas agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan setelah bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Oktober 2026
20.770 Unit Hunian Sementara Bagi Korban Bencana Sumatera Telah Selesai Dibangun
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Bagikan