Situs BIN Dibobol Hacker Tiongkok, DPR Minta Pemerintah Serius Lindungi Data Strategis


Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/geralt)
MerahPutih.com - Komisi I DPR meminta pemerintah serius melindungi situs dan data-data strategis. Hal itu menyusul dugaan peretasan situs Badan Intelijen Negara (BIN) dan sejumlah kementerian oleh hacker Tiongkok yang mengaku sebagai Mustang Panda.
"Bobolnya data kementerian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya BSSN dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita," kata anggota Komisi I Sukamta dalam keterangannya, Senin, (13/9).
Doktor lulusan Inggris ini meyakini bahwa serangan hacker di bidang politik lebih kuat daripada ekonomi, kesehatan dan sosial. Menurutnya harus dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.
Baca Juga:
Waspada Situs Palsu Menyerupai PeduliLindungi
"Sejak lama saya sudah khawatir, ketika data-data dunia bisnis dan kesehatan bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya," ujarnya.
Sukamta mengatakan, kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali namun pemerintah dalam hal ini Kominfo sebagai kementerian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong.
"Aumannya kencang, tapi tidak bisa menggigit. Kasus penipuan online, pembobolan jutaan data seperti angin lalu tak jelas arahnya. Kominfo sebatas bisa memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, SARA dan lain-lain," tegas Sukamta.

Catatan lain juga diberikan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini yaitu mengenai maraknya serangan hacker berasal dari Tiongkok.
Menurutnya, serangan secara masif di berbagai negara yang menjalin kerja sama ekonomi seperti Indonesia saat ini penting untuk diperhatikan.
“Indonesia bekerja sama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di kementerian dan lembaga disasar oleh hacker China," ujarnya.
"Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," sambung Sukamta.
Sukamta melanjutkan, spionase oleh Mustang Panda ini kemungkinan bukan satu-satunya upaya pembobolan data-data strategis. Menurutnya, bisa jadi ada yang lain, namun belum terungkap.
Oleh karena itu, politikus partai dakwah ini meminta BSSN menangkal dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus-kasus pembobolan data bisa tuntas.
"Bila ditemukan ini spinonase yang direncanakan, pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada pemerintah China," tegas Sukamta.
Baca Juga:
Penyidik Polri-KPK Kompak Tak Tampilkan Nama Harun Masiku di Situs Interpol
Diberitakan sebelumnya The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber milik Recorded Future menyatakan bahwa grup hacker Mustang Panda adalah kelompok peretas dengan aksi spionase siber di Asia Tenggara.
Inasikt menemukan bahwa pada bulan April 2021, ada malware PlugX dari Mustang Panda di dalam jaringan pemerintah Indonesia. (Pon)
Baca Juga:
Pemuda Peretas Situs Setkab Sudah Bobol Lebih dari 600 Website
Bagikan
Berita Terkait
Rahayu Saraswati Keponakan Prabowo Mundur dari DPR, Fraksi Gerindra Langsung Proses Mekanismenya

Banjir Melanda Bali, BBMKG Prediksi Hujan Lebat Masih akan Terjadi hingga Beberapa Hari ke Depan

Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Online Tiap Hari, ini 5 Modus yang Harus Diwaspadai

Menpora Dito Ariotedjo Pamitan di Instagram, Kena Reshuffle?

Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2026: Rafael Struick Sumbang Gol, Timnas Indonesia U-23 Menang 5-0 Vs Makau

Oxford United Umumkan Peminjaman Marselino Ferdinan ke AS Trencin, Klub yang Pernah Diperkuat Witan Sulaeman

Timnas Indonesia Gilas Taiwan 6-0, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans Catatkan Debut

Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Nadiem Makarim Langsung Dipenjara di Rutan Salemba

Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah

KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji
