Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat transportasi Budianto menilai permasalahan lalu lintas yang terjadi di ibu kota tak lepas dari budaya masyarakat yang belum patuh terhadap ketaatan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Budianto menilai, penegakan hukum dianggap belum mampu memberikan efek jera.
"Kepolisian, pengadilan dan kejaksaan yang masing-masing instansi memiliki fungsi kewenangan yang diatur dalam undang-undang, dan tak boleh saling intervensi. Dengan kewenangan masing-masing instansi inilah yang kadang belum mampu menghadirkan suatu putusan yang memberikan efek jera maksimal kepada pelanggar lalu lintas angkutan jalan," kata Budianto kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (11/10).
Baca Juga
Perluasan Ganjil Genap Cetak Rekor, 1 Juta Warga Beralih ke Transportasi Umum
Budianto mencontohkan pelanggaran terhadap rambu-rambu dan marka. Dalam ketentuan pidana. pelanggarnya diancam dengan pidana kurungan dua bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
"Tapi dalam kenyataan, beberapa hakim di beberapa pengadilan memberikan putusan yang bervariasi. Apalagi masih jauh dari ancaman maksimal yang secara tersurat terrcantum dalam undang-undang. Misal ada yang hanya memberikan denda sebesar Rp 75 ribu sampai Rp 150 ribu," sesal mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya ini.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Budianto mengatakan, yang perlu diperkuat adalah sistem penegakan hukum melalui sistem electronic traffic law enforcement. Hal ini merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas dengan menggunakan teknologi elektronik.
"Apalagi adanya rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan memberikan hibah CCTV sebagai sarana penegakan hukum ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Jumlahnya 45 kamera. Ini salah satu bentuk komitmen dan sinergitas pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan budaya tertib berlalu lintas dan menekan tingkat korban kecelakaan dari aspek penegakan hukum," ungkap Budianto.
Baca Juga:
Mobil Listrik Bebas Polusi Udara dan Suara Bahkan Kebal Ganjil Genap
Ia melihat, dengan kondisi panjang jalan di Provinsi DKI yang mencapai 7 ribu kilometer dengan pemasangan CCTV di 12 titik kamera tentunya masih kurang
"Perlu ada upaya peningkatan terus. Hal ini bisa terwujud sepanjang pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan jalan mampu membangun komitment dan sinergitas yang maksimal," terang Budianto. (Knu)
