Sindir Klaim Kemenangan Prabowo, PDIP Umumkan Data Real Count Internal

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 22 April 2019
Sindir Klaim Kemenangan Prabowo, PDIP Umumkan Data Real Count Internal

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk tak asal klaim kemenangan tanpa didukung sistem rekapitulasi penghitungan suara.

"Saatnya menghentikan klaim-klaim kemenangan tanpa didukung oleh sebuah instrumen, sebuah sistem rekapitulasi penghitungan suara yang di audit," katanya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Sekretaris TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Fadhli)
Sekretaris TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Fadhli)

Tak hanya itu, ia juga menyinggung kubu Prabowo-Sandi yang mengklaim kemenangan sampai membuat papan karangan bunga. Menurut Hasto, hal itu hanya perayaan semu belaka, tanpa ada penjelasan yang ilmiah.

"Apalagi kalau sampai syukuran dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami menunggu keputusan dari KPU dan kemudian mari kita jaga bersama-sama suasana kondusif," jelasnya.

Pernyataan Hasto bukan tanpa alasan, di waktu yang sama Ketua BSPN PDIP, Arif Wibowo sedang memaparkan sistem internal milik PDIP yang disebut Sista Gasmonev.

Sista Gasmonev yang ditampilkan BSPN PDIP kepada awak media, telah terinput 17,8 persen data real count dengan perolehan suara 58 persen untuk Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan 42 persen untuk Paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno.

Arif menyebut sistem tersebut menghimpun salinan C1 otentik dari KPPS di seluruh Indonesia yang diorganisir oleh Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP.

"Data akurat kami dapat dari C1 yang kami input di tiap kamar hitung di tiap DPC di 514 kabupaten/kota," ujarnya.

Arif menyebut relawan input C1 di tiap DPD mengerahkan mahasiswa yang bekerja dalam beberapa shift.

"Kami mengerahkan mahasiswa yang sikap politiknya sejalan dengan kami dan Paslon 01, bekerja 24 jam di bagi 2 shift tiap hari sampai ter-input semua C1 otentik," papar Arif.

Arif mengimbau kepada publik agar bisa memandang dengan objektif dan jernih. "Harusnya tiap parpol dan paslon berani menampilkan mekanisme yang sama yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Arif. (Knu)

Baca Juga: Prabowo Kan Orang Baik, Jangan Didengar Pikiran yang Terlalu Enggak Jelas

#PDIP #Hasto Kristiyanto #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan