Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, pihak DPRD DKI tidak pada posisi menerima atau menolak mengenai kelanjutan proyek reklamasi teluk Jakarta yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Hal tersebut, disampaikan Taufik dalam diskusi bertajuk "Untung Rugi Reklamasi" yang diselenggarakan DPD Partai Golkar DKI Jakarta, di Kantor DPD Golkar DKI, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/10).
"Masyarakatnya harus bahagia, sejahtera. Tapi para investor juga nggak boleh mati, karena kebijakan yang merugikan investasi. Saya rasa ini yang perlu dicermati. DPRD tidak ada kewenangan untuk menolak dan menerima," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini.
Menurut Taufik, persoalan reklamasi harus didiskusikan secara seksama. Sehingga dapat ditemukan solusi terbaik untuk rakyat sekitar pulau reklamasi dan pengusaha. Terlebih, sudah ada dua pulau yang kadung terbentuk, yakni Pulau C dan D.
"Sehingga nanti Pak Gubernur dan Wakil Gubernur akan memutuskan digunakan untuk apa ini dua pulau yang sudah terbangun. Sudah ajeg hukumnya, hukum keberadaan, posisi, jadi direfungsi. Menurut saya diskusinya pada refungsi. Yang sudah jadi ya kadung jadi pak," jelas Taufik.
Pernyataan Taufik ini berseberangan dengan sikap yang diambil oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Dalam kesempatan yang sama, Sandi yang merupakan rekan separtai Taufik di Gerindra menegaskan komitmennya untuk menolak proyek reklamasi teluk Jakarta.
"Pandangan sudah jelas buat kami, tertulis jelas di rencana kerja, bahwa kami mengambil posisi menghentikan reklamasi, sudah final buat kami jelas mandatnya dr rakyat," ujar Sandi.
Sandi menuturkan, bahwa dirinya telah memberikan pengarahan kepada jajaran birokrasi di Pemerintahan Daerah DKI memgenai pemghentian proyek reklamasi teluk Jakarra tersebut.
"Sudah kami beri arahan kepada birokrasi, kami hadir membawa mandat. Birokrasi membawa pengetahuan dan pengalaman, kita ingin diskusi bagaimana penerapan mandat," pungkasnya. (Pon)
