Sigma: Hatta Lebih Bersih Dari Zulkifli

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Sabtu, 21 Februari 2015
Sigma: Hatta Lebih Bersih Dari Zulkifli

Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) menerima cinderamata dari Gubernur Maluku Said Assagaff (kiri). (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pengamat politik dan tata negara Sinergi Masyrakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, menilai figur Hatta Rajasa lebih bersih ketimbang Zulkifli Hasan. Dikatakan lebih bersih dari persoalan hukum, lantaran hingga kini Hatta Rajasa, mantan kandidat calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilu presiden (pilpres) 2014 silam, belum pernah dipanggil atau diperkisa oleh lembaga penegak hukum.

"Saya kira Hatta relatif lebih bersih. Ia tidak potensial terjerat masalah hukum," kata Said di Jakarta, Sabtu (21/2).

Said yang juga penggiat demokrasi dan tergabung dalam Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis (KMPD) menambahkan, dari rekam jejak sosok Hatta Rajasa juga lebih mumpuni ketimbang Zulkifli Hasan. Hatta, sambung Said, sudah mempunyai pengalaman panjang dibidang pemerintahan. Mulai dari jabatan Menteri hingga calon wakil presiden sudah disandang oleh Hatta.

"Secara ketokohan Hatta jauh ungguli ZUlkifli," sambung Said.

Masih kata Said, selain sebagai besan Amien Rais, Zulkifli Hasan adalah Ketua MPR RI. Jika Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum DPP PAN, maka yang bersangkutan akan merangkap jabatan. (Baca: Sigma: Sejauh Ini Hatta Ungguli Zulkifli)

"Itu kan secara etika kurang elok. Dan itu tidak boleh kita pelihara dalam pemerintahan Joko WIdodo-Jusuf Kalla," tandas Said.

Mengenai Zulkifli Hasan sendiri, ia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagi saksi dalam kasus dugaan suap terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan Hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Baca: Din Syamsuddin : PAN Buat Kecewa Warga Muhammadiyah)

Zulkifli Hasan sendiri diperiksa sebagai saksi Fransiscus Xaverius Yohan Yap, penyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin. Dalam kasus ini, KPK telah menahan Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam operasi tangkap tangan, 7 Mei 2014. Rachmat Yasin diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari pihak swasta, yakni PT Bukit Jonggol Asri, terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di wilayah pemerintahannya. Kawasan hutan yang terkait dengan masalah seluas 2.754 hektar.

Kemudian pada tanggal 11 November 2014, Zulkifli Hasan juga diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor dengan tersangka Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala. Saat itu ZUlkifli Hasan diperiksa selama 9 jam oleh penyidik KPK.

Sementara, PAN akan menggelar Kongres pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2015 mendatang di Bali. Dalam kongres tersebut juga akan dipilih Ketua umum Partai Politik berlambang matahari terbit tersebut. (bhd)

#Sigma #Zulkifli Hasan #Hatta Rajasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Pemerintah menutup ruang bagi calon pelamar yang ingin masuk melalui koneksi pihak tertentu atau jalur tidak resmi lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Indonesia
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Indonesia
Pemerintah Klaim 61,2 Juta di 38 Provinsi Terima Makan Bergizi Gratis
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin mutu layanan, mempercepat penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), serta menjaga stabilitas pasokan pangan lokal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Pemerintah Klaim 61,2 Juta di 38 Provinsi Terima Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menanggapi santai hujatan netizen terhadap dirinya. Ia dianggap pencitraan saat memanggul beras.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Indonesia
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Zulhas mengungkapkan aksi panggul beras yang dilakukannya kini menjadi bahan candaan warga.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Indonesia
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga menjabat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan menjadi salah satu menteri yang paling banyak menerima instruksi presiden (inpres) maupun keputusan presiden (keppres).
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Indonesia
Menkeu Purbaya Respons Zulhas soal Anggaran MBG tak Bisa Dialihkan
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merespons pernyataan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, soal anggaran MBG tak bisa dialihkan siapapun.
Soffi Amira - Selasa, 14 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Respons Zulhas soal Anggaran MBG tak Bisa Dialihkan
Bagikan