Sidang Perdana Praperadilan Melawan KPK, Romahurmuziy Absen

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 22 April 2019
Sidang Perdana Praperadilan Melawan KPK, Romahurmuziy Absen

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. (Dok: PPP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/4) ini.

Namun, pria yang akrab disapa Romi ini nampaknya tak akan menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukannya. Kuasa hukum Romi, Maqdir Ismail, mengatakan, kliennya itu masih dirawat di rumah sakit. Untuk itu, Romi akan diwakili oleh tim penasihat hukum.

"Beliau kan masih sakit, masih dirawat," kata Maqdir kepada wartawan di PN Jaksel, Senin (22/4).

KPK diketahui membantarkan penahanan Romi di Rumah Sakit Polri sejak 2 April lalu. Romi dirawat atas rekomendasi tim dokter. Namun, belum diketahui secara pasti sakit yang diderita Romi hingga perlu dirawat di rumah sakit.

Mantan Ketum PPP M Romahurmuziy saat berada di Pesantren Dzikir Al-Fath (@romahurmuziy)

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Maqdir pun mengaku tak mengetahui sakit yang diderita kliennya. Maqdir hanya menyebut sakit yang diderita Romi cukup serius.

"Tanya dokter saja deh (sakitnya apa). Saya tidak mengerti. Saya juga tidak tahu bagaimana. Itu kan serius, tapi saya tidak tahu sakitnya apa," ujarnya.

Di sisi lain, Maqdir berharap KPK sebagai tergugat dapat hadir dalam sidang perdana ini. Hal ini lantaran gugatan praperadilan ini menyangkut proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap Romi. "Ya kita harapkan mereka datang. Karena bagaimanapun juga proses praperadilan," imbuhnya.

Diketahui, Romi memutuskan melawan KPK yang menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Perlawanan ini dilakukan Romi dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Terdapat sejumlah poin dalam gugatan praperadilan yang diajukan Romi.

Salah satu argumentasi dalam gugatan ini, Romi merasa tidak dapat dijerat dengan pasal suap karena tidak ada unsur kerugian negara. Romi juga mengaku tak mengetahui tas uang yang disita tim penyidik saat menangkapnya. Romi juga keberatan dengan penyadapan yang dilakukan KPK. (Pon)

#Muhammad Romahurmuziy #DPP PPP #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Bagikan