Sidang Paripurna Pelantikan dan Sumpah Jabatan 580 Anggota DPR RI Periode 2024-2029

Didik SetiawanDidik Setiawan - Selasa, 01 Oktober 2024
Sidang Paripurna Pelantikan dan Sumpah Jabatan 580 Anggota DPR RI Periode 2024-2029

Merahputih.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin memimpin sumpah jabatan anggota DPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 menjalani pelantikan dan sumpah jabatan dalam Sidang Pelantikan di Gedung Nusantara akan dilantik hari ini. Mayoritas kursi DPR diisi wajah-wajah lama. Dari 580 Anggota DPR sebanyak 370 merupakan anggota lama sedangkan 210 merupakan anggota baru.

580 anggota DPR yang akan dilantik. Dari 580 anggota itu, 370 anggota DPR yang dilantik merupakan wajah lama yang sebelumnya sudah pernah menjabat pada periode 2019-2024 di antaranya Puan Maharani, Sufmi dasco Ahmad, Prananda Surya Paloh, Yasonna Laoly, Ahmad Sahroni hingga Edhie Baskoro Yudhoyono. Sementara, 210 kursi DPR lainnya diisi wajah baru dan juga artis. Mereka di antaranya ada Ahmad Dhani, Nafa Urbach, Once Mekel, Uya Kuya, Melly Goeslaw, Verrel Bramastya hingga Denny Cagur. (MP/Didik Setiawan).

Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin memimpin sumpah jabatan anggota DPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin memimpin sumpah jabatan anggota DPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin memimpin sumpah jabatan anggota DPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin memimpin sumpah jabatan anggota DPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Anggota DPR tertua usia 78 Tahun Guntur Sasono dan Anggota DPR termuda usia 23 Tahun Annisa Maharani Alzahra Mahesa memimpin sidang sumpah jabatan anggota DPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Anggota DPR tertua usia 78 Tahun Guntur Sasono dan Anggota DPR termuda usia 23 Tahun Annisa Maharani Alzahra Mahesa memimpin sidang sumpah jabatan anggota DPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani didampingi Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel menyerahkan buku memori kepada Pimpinan DPR sementara Guntur Sasono dan Annisa Maharani Alzahra Mahesa memimpin sidang sumpah jabatan anggota DPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani didampingi Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel menyerahkan buku memori kepada Pimpinan DPR sementara Guntur Sasono dan Annisa Maharani Alzahra Mahesa memimpin sidang sumpah jabatan anggota DPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
#DPR #Presiden #Presiden Jokowi
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Bagikan