Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian Pandangan Fraksi Atas KEMPPKF RAPBN 2026

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Saan Mustopa dan Adies Kadir, merima Pandangan Fraksi dari Anggota DPR Fraksi Golkar, Nurul Arifin (kiri), usai dibacakan pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Rapat Paripurna DPR dengan agenda penyampaian pandangan terkait RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan Pemerintah.
Rapat Paripurna DPR digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Selain Puan, pimpinan dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna ini yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Sedangkan dari pemerintah diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Selanjutnya, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pandangan ini menyusul penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2026 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam Rapat Paripurna pekan lalu.
Menanggapi pandangan delapan fraksi yang ada di DPR RI itu, Menkeu Sri Mulyani menyatakan pemerintah mengapresiasi semua Fraksi DPR RI atas masukan, pandangan, serta persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2025. Dalam Rapat Paripurna tersebut Fraksi-Fraksi menyampaikan Pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN Tahun anggaran 2026. (MP/Didik Setiawan).
Berita Terkait
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan

Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran

Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT

Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
