Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi dalam Kontrak PT Freeport

Eddy FloEddy Flo - Senin, 16 November 2015
Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi dalam Kontrak PT Freeport

Ketua DPR RI Setya Novanto (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri). (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Menteri ESDM Sudirman Said, Senin (16/11) siang mendatangi Majelis Kehormatan Dewan (MKD), guna memberikan nama politisi Senayan yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dalam rencana perjanjian kontrak kerja PT Freeport Indonesia.

Dalam kesempatan itu Sudirman menyerahkan dua nama kepada MKD terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Kedua nama itu terdiri dari satu orang anggota DPR dan seorang pengusaha.

Menanggapi laporan Sudirman Said, Ketua DPR Setya Novanto di kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/11) langsung membantah keterlibatannya dalam mencatut nama presiden Jokowi. 

Sebelumnya sempat santer beredar kabar bahwa politisi yang mencatut nama presiden Jokowi adalah Ketua DPR Setya Novanto. Namun hal tersebut langsung dibantah Setya Novanto. Munculnya nama Setya Novanto lantaran kedekatannya dengna Wapres Jusuf Kalla. Keduanya berasal dari partai yang sama. Politisi Golkar itu menegaskan dirinya bukanlah orang yang mencatut nama presiden.

Nama Setya Novanto mulai kencang beredar manakala dalam sebuah wawancara dengan media, Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan ada seorang politisi berpengaruh di tanah air yang telah mencatut nama presiden Jokowi. Sudirman menambahkan bahwa politisi tersebut berasal dari partai besar. Kontan saja nama Setya Novanto jadi sorotan.

Bantahan Setya Novanto menyebabkan hanya MKD yang tahu siapa politisi pencatut nama presiden Jokowi dalam perjanjian kontrak PT Freeport. Selanjutnya publik tinggal menunggu hasil kerja MKD, apakah kedua nama itu akan diumumkan ke publik, sebab sudah banyak desakan agar politisi pencatut nama presiden diumumkan kepada khalayak ramai.

Baca Juga:

  1. PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
  2. Akhirnya Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
  3. Pemerintah Tahan Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
  4. Empat Alasan Kontrak PT Freeport Harus Dibatalkan
  5. Bukan Sengketa, BANI tidak Dapat Tangani Perpanjangan Kontrak Izin PT Freeport

 

 

 

#Liputan Khusus #Setya Novanto Catut Nama Presiden #Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #Sudirman Said #Ketua DPR RI #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Puan Maharani menegaskan tak boleh ada kekerasan seksual di kampus. Ia soroti kasus dugaan pelecehan di FH UI dan minta penanganan adil serta transparan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
Puan Maharani Desak PBB Ambil Sikap atas Konflik AS-Israel dan Iran di Timur Tengah
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PBB segera mengambil sikap terkait eskalasi konflik AS-Israel melawan Iran di Timur Tengah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
Puan Maharani Desak PBB Ambil Sikap atas Konflik AS-Israel dan Iran di Timur Tengah
Indonesia
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan pergantian pimpinan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya kesal rapat DPR bahas bencana alam habiskan anggaran besar. Cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
DPR juga dapat terhindar dari citra buruk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Bagikan