Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto menuding Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi anggaran proyek e-KTP.
"Saya tidak pernah melakukan intervensi ataupun usulan pembiayaan penerapan KTP berbasis nik secara nasional tahun anggaran 2011-2013 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau melobi orang lain," kata Setnov, saat membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/4).
Mantan Ketua DPR ini menegaskan usulan pembiayaan pendanaan proyek senilai Rp5,9 triliun itu merupakan kewenangan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemendagri. "Pada tuntutan JPU di halaman 2338 sampai 2345 dimana secara detail menguraikan dan menceritakan Kemendagri merancang sumber pendanaan penerapa KTP berbasis nik," ujarnya.
Setnov mengakui adanya pertemuan dengan sejumlah pihak. Namun, dia mengklaim tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan petermuan itu untuk membahas keuntungan pribadi maupun orang lain.
"Adapun kronologis pertemuan-pertemua yang melibatkan saya sebagaimana telah saya sampaikan pada saat pemeriksaan terdakwa, tidak menggambarkan ataupun membuktikan bahwa pertemuan-pertemuan itu untuk menguntungkan diri saya dan orang lain," jelasnya.
Menurut Setnov, pihak yang paling dominan mengatur masalah pembiayaan proyek e-KTP adalah Kemendagri. Sebab, awalnya sumber pembiayaan proyek e-KTP menggunakan pinjaman luar negeri. Namun, pada November 2009, lanjut Setnov, pemerintah mengusulkan pembiayaan perubahan sumber pendanaan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni.
"Usulan tersebut dilakukan melalui pemerintah lewat Gamawan Fauzi dengan mengirim surat kepada Menkeu dan Bapennas. Untuk menguubah sumber pembiayaan dibutuhkan persetujuan DPR. Jadi DPR hanya persetujuan di atas rancangan anggaaran yang diusulkan Kemendagri," ungkapnya.
Pledoi ini merupakan tanggapan Setnov atas tuntutan Jaksa KPK yang menuntut terdakwa kasus korupsi e-KTP itu 16 tahun penjara. JPU KPK juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan terhadap Setnov.
Tak hanya, JPU KPK juga menuntut agar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah 7,435 juta USD. Tuntutan Jaksa lainnya adalah meminta pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik yang terhitung sejak setelah menjalani masa pemidanaan.
Diketahui, Setnov didakwa menerima hadiah terkait proyek pengadaan e-KTP berupa uang sebesar US$7,3 juta. Uang itu sebagai jatah lantaran Setnov telah membantu pemulusan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
Selain uang, Setnov juga mendapat jam tangan merk Richard Mille dari pengusaha Andi Narogong dan Johannes Marliem. Jam seharga miliaran rupiah itu diberikan saat hari ulang tahun Setnov, pada November 2012 lalu.
Setnov didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
