Server Pusat Data Nasional Tumbang, Pejabat Terkait Didesak Mundur

MerahPutih.com - Aksi serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional (PDN) merupakan tamparan keras bagi pemerintah. Insiden yang menumbangkan server PDN itu dapat diartikan pemerintah dinilai gagal melindungi keamanan data negara dari serangan para peretas.

“Dalam era digital ini, data adalah aset paling berharga yang harus dilindungi dengan segala cara, namun kenyataannya kita gagal total,” kata Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat, di Jakarta, Rabu (26/6).

Menurut dia, kelalaian ini bukanlah sebuah kesalahan kecil yang bisa dianggap remeh. “Ini adalah kelalaian yang tidak termaafkan, yang memperlihatkan betapa lemahnya sistem keamanan siber kita,” jelas Achmad.

Untuk mencegah hal serupa terulang, Achmad menyebut ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Menurutnya, Indonesia dapat meniru langkah Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan menerapkan denda besar kepada instansi pemerintah dan swasta yang gagal melindungi data publik.

Baca juga:

Serangan Pusat Data Nasional, Ibarat Musuh Masuk ke Istana

“Tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mendorong peningkatan standar keamanan data,” ungkap pengajar dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran itu.

Lalu, kata dia, pejabat tertinggi di instansi yang mengalami kebocoran data harus bertanggung jawab dengan cara mengundurkan diri. “Atau pemecatan jika ditemukan kelalaian serius,” imbuh Achmad.

Sekedar informasi, gangguan pada PDN telah menyebabkan sejumlah layanan pemerintahan terganggu. Salah satu yang terdampak cukup parah adalah data layanan keimigrasian.

Pada 20 Juni lalu, terjadi antrean panjang pada layanan keimigrasian di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang. Karena gangguan pada sistem, layanan keimigrasian terpaksa dilakukan secara manual sehingga membuat pelayanan lebih lambat. (Knu)