Serap Tenaga Kerja Disabilitas, Menperin Siapkan Sektor Garmen dan Alas Kaki

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 01 Februari 2019
Serap Tenaga Kerja Disabilitas, Menperin Siapkan Sektor Garmen dan Alas Kaki

Menperin Airlangga Hartarto saat berkunjung di Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil. Foto: MP/Ismail

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sektor garmen dan alas kaki untuk menyerap ratusan tenaga kerja disabilitas. Perusahaan tersebut tersebar di wilayah Jateng, DIY, Jatim.

"Kita sudah memetakan sebanyak 268 penyandang disabilitas peserta diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja) nantinya akan ditempatkan di perusahaan garmen dan alas kaki," ujar Menperin Airlangga Hartarto saat berkunjung di Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis (31/1).

Ismail Soli
Menperin Airlangga Hartarto mengadakan kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah, Kamis (31/1). (MP/Ismail)

Sektor industri kecil dan alas kaki selama ini mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Kontribusi tersebut melalui penerimaan devisa dari ekspor maupun dari penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya cukup besar.

"Industri tekstil ini merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya dalam memasuki era 4.0. Kita maksimalkan sektor ini dengan melibatkan disabilitas," kata dia.

Penyandang disabilitas yang mengikuti diklat, lanjut Airlangga, akan mendapatkan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian, para peserta Diklat ini juga akan ditempatkan di 11 perusahaan yang bergerak di sektor industri garmen dan alas kaki.

"Ada 103 disabilitas mengikuti diklat di BDI (Balai Diklat Industri) Yogjakarta. Mereka nantinya ditempatkan bekerja di PT Wangta Agung, Surabaya; PT Eco Indonesia, Sidoarjo; PT Dwi Prisma Sentosa, Ngawi; PT Pradipta Perkasa Makmur, Jombang; dan UD Teratai, Tuban," papar Ketua Umum Partai Golkar ini

Menperin Airlangga Hartarto saat berkunjung di Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis (31/1). Foto: MP/Ismail

Selain itu, sebanyak 165 peserta di BDI Surabaya dan Akademi Komunitas Industri TPT akan ditempatkan di PT Laps, Boyolali; PT Sri Rejeki Isman, Sukoharjo; PT Cahaya Global Apparel, Boyolali; PT Globalindo Intimates, Klaten; PT Juni Safaritex, Boyolali; dan PT Jaya Perkasa Textile Sukoharjo.

"Ini bentuk kehadiran negara untuk mencarikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Kita akan menambah perusahaan agar mau menampung tanaga kerja disabilitas" kata dia.

Berita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Solo dan sekitarnya

#Kemenperin #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
BSU 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta. Simak syarat penerima, nominal bantuan Rp900 ribu, dan link resmi Kemnaker.
ImanK - Selasa, 10 November 2026
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Bahlil Buka Peluang Kemenperin Masuk Koordinasi Kemenko Hilirisasi
Bahlil Lahadalia membuka peluang Kemenperin masuk koordinasi Kemenko Hilirisasi. Pemerintah masih menyusun pembagian kementerian dan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
Bahlil Buka Peluang Kemenperin Masuk Koordinasi Kemenko Hilirisasi
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Pemerintah Tetap Ingin Berikan Insentif Pembelian Motor Listrik
Pemerintah berencana menerapkan skema insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 3 juta per unit dengan anggaran sekitar Rp 3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Pemerintah Tetap Ingin Berikan Insentif Pembelian Motor Listrik
Bagikan