Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq/ MEDIA DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendesak KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah memperkuat komunikasi serta penyampaian informasi resmi bagi warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Langkah ini dinilai mendesak setelah otoritas Arab Saudi mencegat dan menghancurkan sebuah drone di wilayah selatan Mekkah pada 15 September 2026.

“Kami meminta KBRI dan KJRI tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi aktif menyampaikan informasi resmi secara berkala. Kejelasan informasi sangat penting agar jamaah umrah dan pekerja kita tidak termakan isu simpang siur,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Jumat (18/9).

Kiai Maman menegaskan perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.

Kanal komunikasi diplomatik, imbau Kiai Maman, harus menyediakan pusat bantuan (hotline) yang mudah dijangkau publik selama 24 jam. “KBRI dan KJRI harus menjadi rujukan utama bagi WNI agar masyarakat tidak mendapatkan informasi simpang siur dari media sosial. Dalam situasi krisis, informasi yang terlambat atau tidak terverifikasi bisa memicu kepanikan,” tegas Kiai Maman.

Baca juga:

Indonesia Bangun Kampung Haji di Mekah, Prabowo: Negara Lain Mulai Mengikuti


Kiai Maman meminta pembaruan data keamanan di Kota Suci Mekah dan Madinah diteruskan secara berkala kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), pembimbing lapangan, hingga pengelola hotel tempat jamaah menginap. Pendampingan proaktif dinilai krusial mengingat Indonesia merupakan salah satu pengirim jamaah umrah terbesar di dunia.

“Jemaah umrah Indonesia jangan dibiarkan mencari informasi sendiri di tengah situasi keamanan yang dinamis. Pemerintah harus hadir memberikan panduan jelas mengenai apa yang perlu dilakukan dan ke mana harus melapor,” tegas Kiai Maman.

Selain perlindungan ibadah umrah, Kiai Maman mengingatkan skema tanggap darurat wajib mencakup perlindungan bagi seluruh pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah terdampak. Langkah mitigasi bencana dan kontak darurat, kata Kiai Maman, harus tersosialisasi secara menyeluruh tanpa diskriminasi.

“Perlindungan WNI harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada jamaah umrah saja. Kita perlu memastikan seluruh pekerja Indonesia mengetahui kontak darurat dan mekanisme meminta bantuan,” cetus Kiai Maman.

Pengasuh Ponpes Jatiwangi ini mengimbau WNI dan jamaah umrah di Arab Saudi untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mematuhi seluruh arahan dari otoritas keamanan setempat. Publik diminta memfilter secara ketat segala bentuk berita yang belum dipastikan kebenarannya.

Suasana keamanan di sekitar kota suci Mekah sempat meningkat setelah Arab Saudi melaporkan mencegat dan menghancurkan sebuah drone di sebelah selatan kota, Selasa (15/9) malam. Peristiwa ini menjadi perhatian luas dunia Islam karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman.

Juru bicara Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, menyatakan drone tersebut dicegat sekitar pukul 18.50 waktu setempat, sebelum memasuki wilayah udara terlarang Makkah. Puing-puing drone kemudian dilaporkan jatuh di wilayah selatan kota.

Menurut otoritas Saudi, drone tersebut diluncurkan oleh kelompok Houthi Yaman dan bergerak menuju wilayah Makkah. Oleh karena itu, sistem pertahanan udara Saudi langsung mengambil tindakan untuk menghancurkannya.(knu)

Baca juga:

Makkah Jadi Target Serangan Drone, WNI di Jeddah Hingga Taif Diminta Waspada

#Mekah #Arab Saudi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Olahraga
Piala Asia 2027 Ditunda Hampir Setahun, Apa Dampaknya bagi Timnas Indonesia?
Piala Asia 2027 kini resmi diundur hampir setahun. Sebenarnya, ada apa dengan Arab Saudi dan bagaimana dampaknya ke timnas Indonesia?
Soffi Amira - Selasa, 03 November 2026
Piala Asia 2027 Ditunda Hampir Setahun, Apa Dampaknya bagi Timnas Indonesia?
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Olahraga
Konflik Timur Tengah Memanas, Reli Dakar 2027 Resmi Pindah ke Maroko dan Portugal
Reli Dakar 2027 dipindahkan dari Arab Saudi ke Portugal dan Maroko akibat ancaman keamanan. Ajang reli ketahanan ini kembali ke Afrika setelah 20 tahun.
Yusuf Abdillah - Jumat, 30 Oktober 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, Reli Dakar 2027 Resmi Pindah ke Maroko dan Portugal
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Bagikan