Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Abdul Wachid menyoroti Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dalam menanggulangi wabah COVID-19. Pasalnya, keberadaan SE tersebut membuat ekonomi dan aktivitas masyarakat Jateng menjadi terganggu.
Adapun keputusan Gubernur Jateng tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II.
Baca Juga
Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?
"Gubernur Jateng Ganjar Pranowo keluarkan SE tanggal 6-7 Februari ini. SE itu ditujukan untuk menekan laju angka COVID-19, saya hargai itu. Namun sebelum membuat SE mestinya dikaji secara mendalam dari berbagai aspek mengenai efektivitas kebijakan itu," kata Wachid kepada wartawan, Senin, (8/2).
Anak buah Prabowo Subianto ini menjelaskan, ketika SE terbit kondisi Jateng tengah dihadapkan pada persoalan bencana alam, banjir. Masyarakat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Namun, relawan sulit memberikan bantuan karena terbentur dengan aturan yang ada di dalam SE tersebut.
"Masyarakat membutuhkan bahan pangan misalnya, saat kita hendak membeli itu untuk masyarakat terdampak banjir sangat sulit didapat karena pasar-pasar pada tutup imbas adanya SE gubernur Jateng itu," ungkap dia.
Anggota Komisi VIII DPR ini mengingatkan Ganjar Pranowo agar membuat aturan dengan kajian yang mendalam. Warga Jateng, kata Wachid, saat ini tengah mengalami kesulitan akibat keputusan Gubernur yang dinilainya serampangan.
"Jangan asal buat kebijakan dengan mengorbankan kepentingan yang lebih luas. Publik harus tahu ini bahwa di Jateng sedang dalam kondisi kurang baik utamanya adanya bencana banjir," tegas dia.
"Publik jangan hanya menyoroti apa yang terjadi di Jakarta soal banjir, di Jateng juga tidak kalah memprihatinkannya saat ini," sambung Wachid.
Menurut Wachid, untuk menekan penyebaran COVID-19 bukan dengan cara menakut-nakuti rakyat dengan aturan semacam SE. Apalagi, sampai menggunakan aparatur negara seperti polisi, tentara, satpol PP dalam mencegah rakyat beraktivitas.
Wachid menilai, pendekatan semacam itu kurang bijak. Semestinya, lanjut dia, Ganjar sekalu pemimpin wong cilik memberikan keteladanan dengan mematuhi protokol kesehatan yang baik bukan dengan SE.
"Prokes sudah cukup baik kalau para pemimpinnya menjalankan Prokes penuh keteladanan. Wong cilik butuh teladan bukan ancaman," tegas Wachid. (Pon)
Baca Juga
Program 2 Hari di Rumah Saja, FX Rudy Ingatkan Ganjar Bahaya Klaster Keluarga
