Sensus Penduduk 2020, Warga Diminta Siapkan KTP dan KK

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 14 Februari 2020
Sensus Penduduk 2020, Warga Diminta Siapkan KTP dan KK

Kepala BPS Suhariyanto usai memimpin Apel Siaga Sensus Penduduk 2020 di Kantor Pusat BPS Jakarta, Jumat (14/2/2020). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendataan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) secara online mulai Sabtu (15/2) dini hari WIB.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan bahwa masyarakat hanya perlu menyiapkan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang di dalamnya terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca Juga

Penerapan Teknologi Informatika di Lingkungan Sekolah

"Dokumen yang kita butuhkan itu ada NIK dan KK. Kemudian, kalau mereka mempunyai Akta Pernikahan, silakan dimasukkan, tetapi kalau tidak ada, itu akan tetap jalan," ucap Suhariyanto usai memimpin Apel Siaga SP2020 di Kantor Pusat BPS Jakarta, Jumat (14/2).

Suhariyanto pun memaparkan langkah-langkah yang perlu dicermati saat masyarakat mengisi data identitas mereka. Langkah pertama, yakni masyarakat tinggal membuka situs resmi Sensus Penduduk sensus.bps.go.id.

Kemudian, masukkan NIK dan KK serta kode "captcha" yang terlihat dalam layar, setelah itu klik "cek keberadaan". Pada tahap selanjutnya, masyarakat akan diminta membuat sandi kunci (password) yang hanya berlaku untuk seluruh anggota dalam satu KK.

"Nanti setiap KK passwordnya hanya satu. Kalau satu KK ada lima orang, passwordnya harus sama. Bisa diisikan semuanya, bisa juga masing-masing, tapi passwordnya harus sama," ujarnya dilansir Antara.

Kepala BPS Suhariyanto (tengah) usai memimpin Apel Siaga SP2020 di Kantor Pusat BPS Jakarta, Jumat (14/2/2020). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)
Kepala BPS Suhariyanto (tengah) usai memimpin Apel Siaga SP2020 di Kantor Pusat BPS Jakarta, Jumat (14/2/2020). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Di dalam pendataan tersebut, masyarakat akan diminta menjawab 22 pertanyaan data dasar, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, agama, tempat tinggal sekarang, pendidikan terakhir hingga pekerjaan.

Dengan begitu, seluruh anggota dalam satu Kartu Keluarga, baik itu bayi sampai manula dapat terekam data dasar pribadi mereka lewat Sensus Penduduk 2020 ini.

Apabila masyarakat mengalami kendala dalam pemasukan data, mereka bisa mencoba tiga kali. Namun, jika tetap tidak bisa, setelahnya ada pemberitahuan bahwa akan ada petugas Sensus yang mendatangi rumah mereka pada bulan Juli mendatang.

"Petugas akan mendatangi, katakanlah dalam satu RT ada 100 rumah tangga. Misal yang 25 sudah secara online, yang online kita centang dan yang belum kita datangi bersama Ketua RT untuk mendampingi melakukan pendataan," kata Suhariyanto.

Dalam melaksanakan SP2020 secara online, BPS telah mendapat dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara, Institut Teknologi Bandung, Biro Statistik Australia, dan Kementerian Kominfo guna menguatkan jaringan komunikasi dan internet dan keamanan data.

Ada pun dalam SP2020 ini, BPS menggunakan metode kombinasi (combine method) yang menggunakan data administrasi pendudukan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebagai basis data dasar. Data administrasi Dukcapil tersebut menjadi dasar untuk menghasilkan satu data kependudukan.

Baca Juga

BPS Sebut Jumlah Angkatan Kerja di Tanah Air Naik 2,5 juta Orang

Periode Sensus Penduduk Online (SP Online) akan dimulai pada 15 Februari-31 Maret 2020. Bagi penduduk yang belum mengikuti SP Online, mereka akan didatangi Petugas sensus untuk melakukan Sensus Penduduk Wawancara dengan menggunakan hp/tablet atau kuesioner kertas selama bulan Juli 2020.

Data penduduk yang dihasilkan melalui SP2020 merupakan data dasar yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan di berbagai bidang seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya. (*)

#Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Rangkaian kereta LRT Jabodebek melintas jalur layang di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 05 November 2026
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Indonesia
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Pemerintah menyebut TPT Indonesia mencapai 4,65 persen pada 2026. Jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, disertai dorongan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Indonesia
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus USD 7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Ekspor USD 193,64 miliar dan impor USD 186,39 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Bagikan